PALEMBANG, Sekilasmedia.com– Seratus hari kepemimpinan Ratu Dewa dan Prima Salam (RDPS) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, yang genap pada 30 Mei 2025, ditandai dengan berbagai upaya perbaikan yang diklaim telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Wali Kota Ratu Dewa mengungkapkan bahwa sejak dilantik, Ratu dewa dan Prima Salam langsung berbagi tugas dan memfokuskan perhatian pada peningkatan pelayanan publik.
“Kami berdua berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk masyarakat Palembang, terkhusus pelayanan publik yang ada,” ujar Ratu Dewa. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang diambil adalah dengan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi dan mengatasi keluhan masyarakat.
“Sejak dilantik 20 Februari 2025, kami turun langasung ke lapangan, memperbaiki kinerja internal pegawai, mendengar aspirasi, termasuk keluhan masyarakat dalam pelayanan publik,” jelasnya.
RDPS terus dievaluasi dan mencakup seperti banjir, kebersihan sampah, kemacetan, kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penataan perkotaan, hingga masalah sosial. Dari 45 jenis program prioritas yang dicanangkan, sekitar 75 persen di antaranya telah direalisasikan dan berjalan.
“Kami menyadari, dalam menentukan arah kebijakan belum sepenuhnya sempurna, pemerintah tidak bisa jalan sendiri kami perlu kolaborasi dan sinergi dari semua pihak termasuk masyarakat dan media,” kata Ratu Dewa, sembari menambahkan bahwa sisanya akan dijalankan secara bertahap.
Program Prioritas RDPS
Beberapa program prioritas yang telah berjalan dan terus dikembangkan di antaranya:
Palembang Sehat.
Peningkatan layanan di Puskesmas, RSUD Bari, dan RSUD Gandus melalui Sistem Integrasi Gawat Darurat dan Pelayanan Sehat 24 Jam (SIGAP SEHAT) yang mencakup layanan antar jemput pasien gratis dan gawat darurat 119. Program Gratis Asuransi Jaminan Kesehatan (PASTI SEHAT) juga telah mendaftarkan 18.863 jiwa peserta JKN.
Palembang Cerdas. Penekanan pada program sekolah gratis, evaluasi infrastruktur sekolah, pembatasan kegiatan perpisahan yang memberatkan orang tua, serta pencegahan pungutan liar dan bullying di sekolah. Bantuan beasiswa dan seragam gratis juga akan digulirkan.
Palembang Peduli. Keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marjinal melalui penyaluran kartu Jamsostek bagi pekerja rentan (4.083 peserta), bantuan hukum gratis, bedah rumah, serta Program Rantang
Palembang yang melibatkan 9 hotel dan melayani 3.674 PPKS. Digitalisasi UMKM dan bantuan modal usaha juga terus diperluas, serta pemasangan 50 titik Wi-Fi gratis.
Palembang Gercep. Fokus pada pelayanan publik yang responsif, termasuk penanganan kemacetan, pengelolaan sampah (target 1 kelurahan 1 bank sampah), dan penanggulangan banjir. Layanan administrasi kependudukan juga dipermudah melalui “Gladiator Hulubalang” dan Pojok Pelayanan Adminduk di lima kecamatan.
Palembang Belagak. Penataan wajah kota, termasuk merapikan kabel semrawut, perbaikan jalan, upaya pengurangan sampah plastik, serta revitalisasi taman dan sungai. Rencana pengembangan galeri temuan bawah air di Pulau Kemaro dan Kampung Tematik juga tengah digarap.
Pandangan Pengamat
Menanggapi 100 hari kepemimpinan RDPS, pengamat politik sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Prof. Dr. Febrian, menilai kinerja keduanya “lumayan”. Meskipun terkesan “adem ayem”, hal itu mengindikasikan adanya kepuasan dari masyarakat.
“Soal kinerja Wali Kota Palembang di bawah kepemimpinan Ratu Dewa lumayan. Artinya, ada gebrakan dan sesuai juga dengan rencana 100 hari kerja dia,” kata Febrian.
Namun. Febrian menekankan pentingnya RDPS untuk terus memacu kinerja, terutama dalam hal infrastruktur yang harus menyeluruh. Ia juga menyoroti beberapa masalah klasik yang masih “tercecer”, seperti pedagang Pasar 16 Ilir dan permasalahan terkait PPPK dan Cinde. Menurutnya, kolaborasi dengan Gubernur Sumatera Selatan dapat memperkuat penyelesaian masalah-masalah tersebut.
Febrian menambahkan bahwa dalam 100 hari ini, fokus RDPS lebih menonjol pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan, khususnya ASN di kelurahan dan kecamatan. Ia berharap ada pembagian tugas yang lebih jelas antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Tantangan umum yang dihadapi Palembang, seperti banjir dan infrastruktur yang sudah bertahun-tahun terjadi, memerlukan pemimpin yang bertangan dingin. “Sentuhan, misalnya Palembang ini mau dijadikan kota apa? Itu belum kelihatan, taman-taman yang ada mau dijadikan apa, selain Kambang Iwak masih sentuhan lama masih seperti dulu, dan itu visi internasionalnya harus kelihatan,” pungkas Febrian, berharap adanya peningkatan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk pembangunan Palembang tutupnya.
( Nn)
