Palembang,Sekilasmedia.com-
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Chandra, M.H., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Senin (23/6/2025)
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti secara virtual dari Command Center Pemprov Sumsel. Rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, asosiasi pariwisata, serta pelaku industri wisata dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam pembukaan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sektor pariwisata, knhususnya selama masa liburan sekolah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti secara virtual dari Command Center Pemprov Sumsel.
Menparekraf menghimbau agar semua pihak dapat mengimplementasikan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) di seluruh destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, sekaligus menjaga citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Pariwisata menyertakan 23 modul panduan mitigasi risiko yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha wisata. Panduan tersebut mencakup aspek keamanan transportasi, pelayanan hotel, restoran, dan manajemen kerumunan wisatawan di lokasi strategis.
Selain fokus pada sektor pariwisata, rakor juga menyoroti perkembangan inflasi di sejumlah daerah. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan agar daerah-daerah dengan tingkat inflasi tinggi segera melaksanakan evaluasi dan pemetaan penyebab utamanya.
“Daerah harus segera berkoordinasi dengan BPS untuk mengetahui faktor penyebab utama inflasi, agar langkah penanganannya benar-benar efektif,” ujar Tomsi dalam arahannya.
Ia menambahkan, tren inflasi saat ini tak hanya dipicu oleh harga beras, tetapi juga komoditas lain seperti Minyakita, cabai, dan bawang. Pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang hari-hari besar nasional dan liburan panjang.
“Yang paling menonjol saat ini adalah beras, cabai, bawang, dan Minyakita. Kita harus waspada. Harapannya, kinerja kita dalam menjaga stabilitas harga tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegasnya.
Sekda Edward Chandra menyatakan bahwa Pemprov Sumsel siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sekaligus menguatkan standar keamanan di sektor pariwisata daerah.
“Kami akan tindak lanjuti hasil rakor ini, termasuk upaya mitigasi dan pengawasan di lapangan agar dua sektor ini ekonomi dan pariwisata dapat tumbuh beriringan,” papar Edward.
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan beberapa kegiatan yang cukup masif, diantaranya Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumatera Selatan (GPISS), Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School, Gerakan Tanam Serentak, Kerjasama Antar Daerah, High Level Meeting TPID, pelaksanaan OPM/GPM/SPHP dan publikasi secara rutin dan intensif, hingga pengentasan kemiskinan bersama Sekretariat Bersama.
“Pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2025 tidak boleh hanya menjadi tujuan, tapi sebuah komitmen yang harus kita laksanakan dengan lebih baik dari sebelumnya. Pengendalian inflasi Sumatera Selatan 2025 dapat dilakukan dengan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dengan fokus pada komoditas – komoditas utama yang perlu menjadi perhatian,” tutup Sekda.
