Batu, sekilasmedia.com– Guna mengoptimalkan kinerja perangkat daerah sekaligus memastikan capaian target pembangunan sesuai arah kebijakan daerah, Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan Forum Strategic Meeting Tahun 2025, Senin (4/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Semeru, Hotel Aston Inn Batu ini mengusung tema “Membangun Kolaborasi, Memperkuat Sinergi dalam Mewujudkan Target Kinerja APBD Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahun 2026 untuk Pencapaian Visi Misi Mbatu SAE.”
Wali Kota Batu, Nurochman, dalam arahannya menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kita memiliki kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun paparan dalam forum ini jangan hanya bersifat normatif. Harus ada progres konkret, dengan target yang jelas di 2025,” tegasnya.
Ia menyebutkan sejumlah capaian positif, seperti kenaikan insentif bagi pekerja sosial. Namun di sisi lain, ada pula program yang dinilai belum berjalan maksimal, seperti insentif bagi takmir masjid dan linmas.
“Kita sudah punya landasan regulasi, tinggal bagaimana kita mengeksekusi. Jangan sampai hanya terkendala oleh urusan administratif. Libatkan Kemenag, cari solusi bersama,” tambahnya.
Masalah pengelolaan sampah juga menjadi perhatian khusus. Wali Kota menilai, pendekatan kolaboratif lintas perangkat daerah sangat penting. Ia bahkan menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggandeng praktisi untuk penanganan yang lebih efektif.
“Masalah sampah bukan semata tanggung jawab DLH. Semua OPD harus ikut terlibat dan merasa memiliki,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa evaluasi kinerja bukan hanya dilihat dari pencapaian angka atau realisasi fisik semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak ingin program hanya sekadar memenuhi laporan. Kita ingin program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara Bappelitbangda, Inspektorat, dan Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengawasan, dan pendukung kebijakan anggaran.
“Bappelitbangda harus kembali menjadi think tank bagi kepala daerah. Kita sudah punya perencanaan, tinggal bagaimana pelaksanaannya,” ucapnya.
Heli juga menekankan urgensi pelaporan dan pemenuhan data dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi bagian dari pengawasan KPK RI. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk disiplin dalam pemutakhiran data.
“Pekerjaan rumah kita banyak dari KPK. Yang dibutuhkan saat ini adalah kelengkapan dan ketepatan data. Jangan bosan untuk saling mengingatkan,” tegasnya.
Forum ini diikuti oleh seluruh kepala OPD, pejabat administrator dan fungsional, serta tenaga ahli Wali Kota. Selain mendengarkan arahan pimpinan, forum ini juga menjadi ruang untuk memaparkan capaian Triwulan II Tahun 2025, membahas proyek strategis daerah, postur keuangan APBD 2026, serta sejumlah isu prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan peningkatan layanan kesehatan.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi nyata lintas sektor dalam menyusun rekomendasi perencanaan yang mampu mendorong tercapainya visi dan misi Mbatu SAE secara berkelanjutan.
Penulis : S Basuki
