Denpasar,Sekilasmedia.com –
Panitia Khusus (Pansus)Tata Ruang Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali dibuat kaget saat melakukan sidak ke kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), Rabu (17/9).
Pasalnya sebuah pabrik material konstitusi milik warga negara asing asal Rusia, berdiri bebas di hutan mangrove yang seharusnya dilindungi, termasuk tanah negara yang sudah bersertifikat.
Terkait temuan itu, sikap Satpol PP Bali dipertanyakan, kemana selama ini, dan kenapa enggan menutup aktivitas ilegal tersebut.
“Ada apa dengan Satpol PP Bali, kenapa baru bergerak setelah kami desak,” ucap Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha.
Senada juga diutarakan Sekretaris Pansus, Dewa Rai, setelah menjabat sebagai anggota DPRD 2024 baru kali ini mendapati usaha material konstitusi milik orang Rusia dan adanya sertifikat tanah di hutan negara.
“Kami tidak akan tinggal diam, akan terus mengawal dan mengamankan Tahura dari oknum oknum yang merusak lingkungan,” tegasnya.
Tak hanya Tahura, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali juga menyoroti soal bangunan UC Silver dan Vasaka yang berada di sebelah Sungai Tohpati. Pada sebelah bangunan itu sempat meluap saat banjir pada 10 September lalu dan membuat pembatas sungai serta jalan di sisi sungai ambruk.
“Terdapat pelanggaran tata ruang, lantaran dilakukan penyempitan sungai dengan membangun tembok tinggi,” tambah Supartha.
Menurutnya bangunan UC Silver dan Vasaka akan disurati dan ditegur oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Dimana kemudian hasilnya akan dilaporkan ke Pansus. Bahkan dalam instruksi surat tersebut akan dilakukan pembongkaran.
“Tak hanya deretan Sungai Tohpati, pembongkaran bangunan di sepadan sungai akan serentak dilakukan di seluruh Bali,” tandasnya.
Penulis : Soni
