Bondowoso,Sekilasmedia.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan pandangan umum kritis terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ijen Tirta.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bondowoso yang digelar di Ruang Graha Paripurna, pada Selasa (11/11/2025). Rapat dihadiri pimpinan dan anggota dewan, Bupati Bondowoso, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta perwakilan partai politik dan organisasi masyarakat.
Fraksi PKB menilai bahwa kebijakan fiskal nasional yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan efisien dalam mengelola APBD 2026. Pemerintah didorong agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik meski dengan keterbatasan fiskal.
“Efisiensi anggaran bukan berarti memangkas program rakyat, melainkan memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKB dalam penyampaian pandangan umum di hadapan rapat paripurna.
PKB menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dokumen Raperda APBD 2026. Berdasarkan data KUA-PPAS, proyeksi PAD semula mencapai Rp327,77 miliar, namun turun menjadi Rp300,22 miliar dalam Raperda yang diajukan eksekutif.
Fraksi menilai penurunan tersebut bertolak belakang dengan semangat kemandirian fiskal daerah. Karena itu, PKB meminta penjelasan rinci terkait dasar perhitungan target tersebut dan mendorong dilakukannya penghitungan ulang serta optimalisasi sumber-sumber PAD potensial.
“Pemerintah daerah harus berani menggali potensi pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah. Banyak potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal,” tegas perwakilan Fraksi PKB.
Selain soal fiskal, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Menurut fraksi, desa merupakan pilar utama pembangunan yang harus mendapat dukungan anggaran memadai, terutama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang menangani langsung sektor tersebut.
Fraksi turut menekankan perlunya evaluasi terhadap program kesejahteraan rakyat, termasuk verifikasi penerima insentif guru ngaji dan bantuan sosial. Pemerintah diminta memperketat pengawasan agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Mengenai Raperda Perumda Air Minum Ijen Tirta, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk memastikan legalitas seluruh aset perusahaan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Transparansi laporan keuangan dan penyelesaian subsidi pemerintah kepada PDAM menjadi catatan penting dalam pembahasan raperda tersebut.
“BUMD harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Setiap laporan keuangan wajib terbuka bagi publik agar kepercayaan masyarakat terjaga,” ujar fraksi.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB menegaskan bahwa seluruh kritik dan saran yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab politik terhadap rakyat Bondowoso. “Kami mendukung penuh pembangunan yang efisien, transparan, dan berkeadilan. APBD 2026 harus menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sekadar dokumen anggaran,” tandasnya.
