Surabaya,Sekilasmedia.com-Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur
meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tetap berkomitmen menjalankan program strategis seperti pengembangan kompetensi ASN, penataan manajemen kepegawaian berbasis digital, dan Peningkatan disiplin serta kinerja aparatur. Meskipun mengalami penurunan pagu.
Juru Bicara Komisi A DPRD Jatim, Naufal Al Ghifary, menyoroti penyesuaian anggaran BKD Jatim dalam rencana KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Biro Kepegawaian Daerah, diketahui bahwa pagu awal sebesar Rp52,45 miliar mengalami penyesuaian menjadi Rp39,15 miliar.
Penurunan anggaran sebesar Rp13,3 miliar atau sekitar 25,36 persen ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam upaya efisiensi tersebut, BKD Jatim melakukan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan penunjang seperti perjalanan dinas, kegiatan sosialisasi non-prioritas, serta pengadaan sarana administrasi.
“Langkah efisiensi ini diambil agar anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan pada program-program prioritas yang mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dan pelayanan kepegawaian yang lebih efektif,” ujar Naufal Al Ghifary, Senin (3/11).
Naufal menegaskan bahwa potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BKD juga perlu terus diupayakan secara maksimal.
Dengan strategi efisiensi yang tepat, DPRD Jatim berharap pelaksanaan program kerja BKD tetap berjalan optimal dan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi berkelanjutan di Jawa Timur.
“Efisiensi bukan berarti pemangkasan yang menghambat kinerja. Justru melalui optimalisasi anggaran, kita dorong agar pelayanan kepegawaian semakin profesional, cepat, dan berbasis digital,” pungkasnya. (adv/Suud)
