Mojokerto,Sekilasmedia.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto kembali menggelar workshop bertema “Sinergitas Pemerintah dan LSM dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Responsif”. Kegiatan berlangsung di Royal Hotel Batu pada 20–21 November 2025 dengan melibatkan unsur pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Joko Supangkat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa workshop kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya dilaksanakan di Hotel Vanda Trawas. Menurutnya, forum ini menjadi wahana penting untuk membangun komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
“Acara ini kami harapkan dapat memberikan masukan terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat,” ujar Joko Supangkat.
Peran LSM dalam Pembangunan
Sesi utama workshop menghadirkan akademisi Universitas Brawijaya Malang, Dr. Dhanny S. Sutopo, sebagai narasumber. Ia menegaskan bahwa keberadaan LSM masih sangat relevan sebagai partner pemerintah dalam mendorong perubahan sosial dan pembangunan daerah.
Dr. Dhanny memaparkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data per Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 102,67 ribu orang.
“Untuk menyelesaikan persoalan ini dibutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu pula LSM. Kita harus bergandeng tangan memecahkan masalah kemiskinan dan ketimpangan,” jelasnya.
Sinergi dalam Kebijakan dan Pengawasan
Menurut Dr. Dhanny, pemerintah daerah telah memiliki arah kebijakan yang jelas melalui program prioritas dan rencana pembangunan. Namun di sisi lain, LSM juga memiliki peran kritis dalam mengawasi, memberi masukan, dan memastikan transparansi kebijakan.
Ia memaparkan bahwa LSM memiliki sejumlah kepentingan positif, antara lain:
Mendorong pembangunan yang transparan
Menguatkan perekonomian masyarakat
Menghidupkan ekonomi lokal
Menjadi kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan pemerintah
“LSM memiliki fungsi kontrol sekaligus mitra dalam pembangunan. Kritik yang membangun justru sangat dibutuhkan agar kebijakan berjalan tepat sasaran,” tambahnya.
Harapan Bersama
Melalui workshop ini, Bakesbangpol berharap tercipta hubungan yang lebih solid antara pemerintah dan LSM di Kabupaten Mojokerto. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat serta menekan angka kemiskinan.
