Bondowoso, sekilasmedia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bondowoso terus diperkuat melalui pengetatan standar keamanan pangan serta optimalisasi peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam program ini, siswa kelas tiga ke atas menerima jatah makan senilai Rp10 ribu per hari, sementara siswa kelas tiga ke bawah menerima Rp8 ribu per hari.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, saat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, dan Koordinator Wilayah SPPG Provinsi Jawa Timur, Senin (26/1/2026), di Ballroom Ijen View Hotel Bondowoso.
“Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bondowoso. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah standar wajib untuk menjamin keamanan pangan, sehingga makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi,” ujar Nanik.
Ia menjelaskan, dari total 43 SPPG yang telah mendaftar, saat ini baru 15 SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan masuk proses di Dinas Kesehatan. Menurutnya, belum optimalnya jumlah dapur yang mengantongi SLHS disebabkan proses sertifikasi yang cukup panjang dan ketat.
“Prosesnya memang panjang. Harus cek laboratorium, kelengkapan administrasi, sampai kursus penjamah makanan untuk relawan. Kalau dapurnya tidak sesuai juknis, bisa dibongkar lalu dibangun lagi,” jelasnya.
BGN juga menerapkan ketentuan tegas bagi SPPG yang tidak memenuhi kewajiban administrasi. Nanik menegaskan, SPPG yang telah menerima dana operasional namun tidak mendaftar dalam waktu satu bulan akan dikenai sanksi penutupan sementara.
“Kalau mereka tidak daftar, kita kasih waktu satu bulan, kita suspend, tutup. Kalau belum juga, satu minggu langsung kita tutup,” tegasnya.
Selain keamanan pangan, pengelolaan limbah juga menjadi perhatian serius. Setiap SPPG diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Wajib SPPG punya IPAL. Kalau tidak punya IPAL, kita tutup. Karena tidak mungkin lolos SLHS kalau tidak punya IPAL,” kata Nanik.
Terkait penyajian menu MBG, ia menegaskan tidak boleh ada pengurangan porsi maupun kualitas makanan.
“Untuk siswa kelas tiga ke atas Rp10 ribu, kelas tiga ke bawah Rp8 ribu. Tidak boleh dikurang-kurangi, menunya harus bagus,” ujarnya.
Menjelang bulan Ramadan, Nanik memastikan program MBG tetap berjalan. Meski terdapat wacana penyesuaian menu, hingga kini belum ada ketentuan resmi yang ditetapkan.
Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bagian dari sosialisasi petunjuk teknis terbaru MBG yang telah mengakomodasi berbagai evaluasi dan perbaikan.
“Juknis terbaru ini sudah mengakomodir beberapa perkembangan, termasuk mekanisme pelaporan dan evaluasi yang jauh diperbaiki, dan ini berlaku nasional,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan peran pemerintah daerah dalam mendukung ekonomi sirkular, khususnya melalui pemanfaatan bahan pangan lokal untuk kebutuhan SPPG.
“Kita harapkan ekonomi sirkular itu bisa bekerja. Sayur-mayur, daging, telur, kalau bisa kita dorong dari sekitar Bondowoso dulu, baru kalau tidak, keluar daerah,” ujarnya.
Terkait keterlibatan UMKM, ia mengakui saat ini masih dalam tahap awal. Dari total 95 SPPG yang ditargetkan, baru 43 yang berjalan.
“Ke depan kita akan dorong agar peran UMKM dan masyarakat sekitar bisa mendapatkan manfaat ketika SPPG sudah beroperasi penuh,” pungkasnya.q
