Gresik, Sekilasmedia.com – Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat transformasi digital pemerintahan agar layanan publik tidak hanya berbasis sistem, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Implementasi Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah yang digelar di Kabupaten Gresik, Selasa (10/2/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan saat ini telah memasuki fase yang lebih substansial.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi tidak lagi diukur dari jumlah aplikasi atau sistem yang dimiliki, melainkan dari kemudahan, kepastian, dan kenyamanan layanan yang dirasakan masyarakat.
” Transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya berbicara tentang sistem. Yang terpenting adalah sejauh mana layanan digital tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pengguna,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemkab Gresik merasa bangga dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan strategis tersebut. Kepercayaan ini menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan, sejalan dengan posisi Gresik sebagai Kota Wali, Kota Santri, sekaligus Kota Industri.
Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemkab Gresik terus mendorong integrasi dan inovasi layanan menuju pemerintah digital. Pada tahun 2024, nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gresik mencapai 4,32 dari skala 5 dan masuk kategori memuaskan. Ke depan, penilaian pada tahun 2026 akan lebih menekankan pada pengalaman serta kepuasan pengguna layanan.
Salah satu fondasi transformasi digital tersebut adalah pengembangan Integrated Smart System yang didukung oleh Gresik Intelligent Operation Platform (Gresik IOP). Platform internal ini mengintegrasikan data strategis lintas perangkat daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.
“ Dengan integrasi data, kebijakan dapat diambil secara cepat, tepat, dan terukur. Salah satu dampaknya adalah peningkatan pendapatan daerah yang kini berada di kisaran Rp1,7 triliun,” jelasnya.
Pemanfaatan data terintegrasi juga digunakan untuk penguatan pencegahan korupsi, optimalisasi perizinan dan pajak daerah, serta penanganan persoalan sosial. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik telah berada pada satu digit, yakni 9,95 persen atau sekitar 132 ribu penduduk, dan ditargetkan terus ditekan hingga di bawah 100 ribu penduduk.
Di sektor kepegawaian, Pemkab Gresik mengembangkan platform Kedaton sebagai sistem terintegrasi layanan ASN, mulai dari absensi, pengelolaan kinerja, hingga manajemen talenta. Sistem ini memungkinkan proses mutasi dan promosi dilakukan secara objektif berbasis data.
Sementara itu, berbagai inovasi layanan publik juga terus dikembangkan, di antaranya layanan administrasi kependudukan jemput bola melalui aplikasi Pudak, layanan ketenagakerjaan Gresik Kerja, serta integrasi layanan kedaruratan melalui Call Center 112 dan Lapor Gus. Seluruh laporan masyarakat dimonitor secara digital setiap bulannya.
Pemanfaatan layanan digital di sektor ketenagakerjaan turut berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik pada tahun 2025, dari 6,45 persen menjadi 5,47 persen, yang merupakan penurunan tertinggi di Jawa Timur.
“ Seluruh inovasi tersebut harus diiringi evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Implementasi pengukuran kepuasan pengguna layanan digital menjadi momentum penting agar transformasi digital benar-benar berorientasi pada masyarakat,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, mengapresiasi langkah Kabupaten Gresik yang telah mengonsolidasikan berbagai sistem pemerintahan dalam satu ekosistem terintegrasi.
Menurutnya, transformasi dari SPBE menuju pemerintah digital menempatkan kepuasan pengguna sebagai indikator utama keberhasilan.
“ Pengukuran kepuasan pengguna layanan digital bukan untuk menambah beban daerah, tetapi memastikan digitalisasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Penulis : Rudi
Editor. : Erik
