Pasuruan,Sekilasmedia.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun 2025. Agenda tersebut berlangsung dalam suasana kondusif, penuh keterbukaan, serta semangat membangun sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif, Senin (30/03/2026).
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah selama satu tahun anggaran. Melalui forum ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan catatan, rekomendasi, serta masukan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pimpinan DPRD dalam sambutannya menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi ruang refleksi bersama dalam mengukur capaian pembangunan serta mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
“Momentum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apa yang sudah baik tentu perlu dipertahankan, sementara yang masih kurang harus menjadi perhatian bersama untuk diperbaiki,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD juga menyampaikan pandangan umum yang berisi apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus memberikan sejumlah catatan konstruktif. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain efektivitas program prioritas, optimalisasi anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Di sisi lain, pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyambut positif seluruh masukan yang disampaikan oleh DPRD. Hal ini dinilai sebagai bentuk kolaborasi yang sehat dan produktif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penyampaian LKPJ sendiri mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Capaian-capaian yang telah diraih selama tahun 2025 menjadi gambaran atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tidak hanya itu, forum paripurna juga menjadi sarana untuk menyelaraskan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. Dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, diperlukan kebijakan yang adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai sebagai kunci utama dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan konstruktif terus didorong agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Lebih lanjut, DPRD berharap agar rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan LKPJ ini dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah. Hal ini penting agar setiap program yang direncanakan ke depan semakin efektif, efisien, dan tepat guna.
Dengan terselenggaranya rapat paripurna ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan semakin harmonis dan solid. Kolaborasi yang terjalin tidak hanya memperkuat fungsi masing-masing lembaga, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ke depan, sinergi yang telah terbangun diharapkan dapat terus ditingkatkan demi kemajuan Kabupaten Pasuruan yang lebih baik.
