Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Respons Rencana WFH Pusat Untuk Efisiensi Energi Di Tengah Dinamika Global

×

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Respons Rencana WFH Pusat Untuk Efisiensi Energi Di Tengah Dinamika Global

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera selatan( foto/diskominfo provinsi sumatera selatan)

Palembang,Sekilasmedia.com-
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Banggar DPRD Sumsel, Senin (30/03/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE., MM., ini fokus pada penyusunan jadwal strategis kegiatan pimpinan dan anggota dewan untuk periode Maret hingga Juni 2026.

“Selain membahas agenda internal legislatif, rapat ini juga menjadi forum diskusi krusial mengenai kebijakan nasional terbaru. Dalam sesi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, S.Sos., MM., mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).

BACA JUGA :  Komitmen Tingkatkan Kualitas Hidup Warga, Bupati Gresik Jalin Kerja Sama Dengan Habitat For Humanity Indonesia

Menanggapi hal tersebut, Sekda Edward Candra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap bersinergi dan mengikuti instruksi pusat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah antisipatif yang rasional mengingat tekanan geopolitik global saat ini yang berdampak pada stabilitas energi nasional.

“Mengenai kepastiannya, kita masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat dalam waktu dekat terkait penjadwalan WFH tersebut. Prinsipnya, kita akan jalankan demi efisiensi energi,” ujar Edward Candra.

Meski demikian, Edward memberikan catatan penting mengenai keberlangsungan fungsi pemerintahan. la menjamin bahwa jika kebijakan WFH diterapkan, sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik tidak akan terganggu.

BACA JUGA :  Efisiensi Anggaran, Bupati Gresik Minta RKPD 2027 Fokus Program Berdampak Langsung

“Untuk unit kerja yang melakukan pelayanan masyarakat secara langsung, tetap diinstruksikan untuk melayani seperti biasa. Pelayanan publik harus tetap prima,” tegasnya.

Rapat Bamus kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi agenda antara eksekutif dan legislatif. Penyesuaian jadwal ini diharapkan mampu menyelaraskan program-program strategis daerah serta memastikan target capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tetap berjalan optimal hingga pertengahan tahun 2026.
Turut hadir parah anggota DPRD provinsi sumatera dan dinas terkait lainnya.