Blitar,Sekilasmedia.com-Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Tamim, mendorong penguatan ketahanan pangan desa melalui pemanfaatan greenhouse skala kecil dalam program SOWAN (Sosialisasi Dewan) di Kampung Coklat, Blitar Rabu (01/04/2026) malam.
Menurut Gus Tamim, hingga saat ini negara belum sepenuhnya mampu menjamin stabilitas harga hasil panen petani. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah memastikan petani tidak mengalami kerugian dengan cara meningkatkan efektivitas pemanfaatan lahan.
“Jaminan harga pasca panen memang belum bisa sepenuhnya diberikan oleh negara. Maka yang paling penting adalah bagaimana petani kita ini tidak merugi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat desa tidak harus memiliki lahan sawah luas untuk bisa bertani. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan konsep greenhouse dinilai menjadi solusi yang realistis untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menambah pendapatan keluarga.
“Lahan di sekitar rumah itu bisa dimanfaatkan. Tidak harus punya sawah luas, tapi tetap bisa produktif dan mendukung kebutuhan pangan,” tambahnya.
Gus Tamim juga menyoroti pentingnya integrasi antarprogram di tingkat desa, termasuk sinkronisasi antara potensi lahan, kebutuhan pangan, dan program pemenuhan gizi masyarakat.
Menurutnya, setiap desa harus mampu memetakan secara detail potensi lahannya, mulai dari tanaman padi hingga sayur-mayur.
“Kalau ini terintegrasi, petani tidak hanya menjual hasil panen, tapi bisa mengolahnya. Yang tanam padi bisa jual nasi, yang tanam sayur bisa jual pecel atau lodeh. Di situ ada nilai tambah yang luar biasa,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa saat ini kolaborasi antara perangkat desa dan masyarakat masih belum berjalan optimal. Kurangnya koordinasi membuat potensi kemandirian desa belum sepenuhnya terwujud.
“Faktanya di lapangan, perangkat desa kadang belum terkoneksi dengan baik. Belum ada integrasi yang kuat, sehingga dampaknya belum maksimal dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai gambaran, Gus Tamim juga menyinggung konsep sederhana yang berkembang di masyarakat, seperti kelompok “Mak Ti” yang mengusung ide memasak secara terpusat untuk efisiensi. Konsep ini dinilai relevan jika dikembangkan dalam skala lebih besar, terutama untuk mendukung program pemenuhan gizi berbasis desa.
Ia berharap ke depan akan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, desa, dan masyarakat, sehingga ketahanan pangan tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
“PKB ini lahir dari desa, basisnya petani. Maka sudah seharusnya kebijakan yang kita dorong benar-benar berpihak pada petani dan masyarakat desa,” pungkasnya.
