Gresik,Sekilasmedia.com-Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa kualitas pelayanan di puskesmas dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit menjadi cerminan wajah pemerintah di mata masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Pelatihan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Hotel Aston Gresik, Rabu (22/4/2026).
“Baik buruknya wajah pemerintah hari ini sangat ditentukan oleh pelayanan di lini terdepan, terutama puskesmas dan IGD rumah sakit,” kata Bupati Gresik.
Menurut dia, perubahan perilaku masyarakat yang semakin kritis menuntut birokrasi bertransformasi, terutama dalam pelayanan publik. Di era digital, kualitas layanan dapat dengan cepat dinilai dan disebarluaskan.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa lagi menggunakan pola lama. Standar mutu dan kualitas, kata dia, harus disusun secara baik karena menjadi representasi pemerintah.
Bupati Yani juga menyoroti tingginya ekspektasi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Ia menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama.
“ Yang utama adalah menyelamatkan masyarakat terlebih dahulu. Soal administrasi dan pembiayaan bisa dicarikan solusi,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan utama layanan kesehatan saat ini bukan hanya pada fasilitas atau sumber daya manusia, melainkan pada kualitas pelayanan.
“ Yang membedakan adalah pelayanan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan pelatihan teknis tersebut berlangsung selama tiga hari dan diikuti seluruh BLUD di Kabupaten Gresik.
Peserta terdiri atas tiga rumah sakit daerah, 32 puskesmas, dan satu Laboratorium Kesehatan Daerah.
Menurut Khusnah, peserta menyusun dokumen secara intensif, termasuk melalui metode karantina hingga malam hari, agar hasilnya komprehensif dan dapat diterapkan.
“ Dokumen diharapkan selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Gresik,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyusunan dokumen didampingi tim dari LPPSP Universitas Indonesia dengan target penyelesaian dalam satu bulan. Peserta juga mendapatkan materi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan BLUD.
