MEDAN,Sekilasmedia.com – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumatera Utara menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada bulan Mei, Rabu (20/5/2026).
Menurut DPD KNPI Sumut, dua momentum besar nasional itu seharusnya menjadi titik tolak bagi Kadis Pendidikan untuk menunjukkan dedikasi dan kinerja nyata sejak dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada Maret 2025. Namun, KNPI menilai amanah mengelola pendidikan di Sumut belum dijalankan secara maksimal dan profesional.
Dinilai Masih Terpengaruh Relawan Pilgub
Sekretaris DPD KNPI Sumut, Tarmizi, menyebut ada indikasi kuat bahwa kebijakan dan langkah Dinas Pendidikan Sumut masih dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan relawan Pilgub.
“Kepala Dinas Pendidikan Sumut harus mampu melepaskan diri dari bayang-bayang pihak yang mengatasnamakan relawan Pilgub. Jabatan yang diemban adalah amanah untuk bekerja secara profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan pendidikan, bukan berada di bawah pengaruh kelompok tertentu,” tegas Tarmizi di Medan, Rabu [14/5/2026].
Ia menekankan bahwa posisi Kadis Pendidikan adalah jabatan publik yang menuntut keberpihakan pada kemajuan dunia pendidikan, bukan pada kepentingan politik kelompok tertentu.
“Sudah saatnya Kadis Pendidikan Sumut berdiri di atas kaki sendiri, mengambil keputusan dengan bijak, objektif, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan dunia pendidikan di Sumut. Bukan hanya sebagai boneka yang bisa disetir atau diintimidasi oleh oknum-oknum yang diduga membawa-bawa nama relawan dan juga nama keluarga Gubernur,” lanjut Tarmizi.
Pendidikan Jangan Jadi Objek Relawan
Tarmizi menyayangkan jika dunia pendidikan yang seharusnya dijaga integritasnya justru menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk mencari keuntungan. Ia menyinggung sejumlah pemberitaan viral belakangan ini yang menyangkut peran oknum relawan dalam urusan pendidikan.
“Miris kita melihatnya apabila dunia pendidikan menjadi objek para relawan untuk mengumpulkan pundi-pundi seperti berita-berita yang viral belakangan ini. Ini sangat mencoreng wajah dunia pendidikan kita di Sumut,” ujarnya.
Menurutnya, jika kondisi ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendidikan di Sumut akan terus menurun. KNPI Sumut meminta agar Gubernur Bobby Nasution juga ikut mengevaluasi kinerja jajarannya agar tidak ada ruang bagi intervensi non-profesional.
Dorongan Libatkan Pemuda Sumut
Selain mengkritisi, KNPI Sumut juga memberikan rekomendasi konkret. Tarmizi meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, untuk membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam merancang program pendidikan.
“Seharusnya kepala dinas pendidikan melibatkan dan merangkul para pemuda dalam pembangunan dan kemajuan pendidikan di Sumut ini. Pemuda punya ide, energi, dan semangat untuk membangun daerah. Bukan justru menjadi boneka para oknum-oknum yang mengatasnamakan relawan yang tidak bertanggung jawab itu,” pintanya.
KNPI Sumut menyatakan siap mengawal dan mendukung setiap kebijakan pendidikan yang benar-benar berpihak pada siswa, guru, dan kemajuan daerah. Namun jika arah kebijakan terus menyimpang, KNPI mengaku tidak akan tinggal diam.
“Pendidikan adalah masa depan Sumut. Jangan sampai masa depan itu digadaikan untuk kepentingan segelintir orang,” tutup Tarmizi.
Penulis : Arif
