Bondowoso,Sekilasmedia.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempercepat reformasi tata kelola pendidikan melalui sejumlah rekomendasi strategis yang disampaikan langsung kepada Bupati Bondowoso dalam audiensi di Pendopo Raden Bagus Assra, Senin (27/7/2026). Berbagai rekomendasi tersebut merupakan hasil monitoring, evaluasi, dan penyerapan aspirasi dari sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Bondowoso.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Dr. Suheri, S.Pd.I., M.Pd.I., mengatakan pihaknya mengapresiasi keterbukaan Bupati Bondowoso beserta jajaran Dinas Pendidikan yang bersedia menerima berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pendidikan daerah. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang semakin berkualitas.
Ia menjelaskan, rekomendasi yang disampaikan bukan disusun berdasarkan asumsi, melainkan lahir dari hasil kunjungan lapangan, dialog dengan para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, hingga masyarakat. Karena itu, berbagai usulan yang disampaikan diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil dunia pendidikan di Bondowoso.
“Dewan Pendidikan hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Apa yang kami sampaikan merupakan hasil pengamatan dan aspirasi yang berkembang di lapangan sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Suheri.
Salah satu perhatian Dewan Pendidikan adalah penyelenggaraan kegiatan akhir tahun sekolah. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan kelulusan perlu memiliki pedoman yang jelas sehingga tidak menimbulkan beban ekonomi bagi orang tua, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai pendidikan, karakter, dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
Sebagai solusi, Dewan Pendidikan mengusulkan agar kegiatan perpisahan dikemas menjadi Festival Prestasi, Karakter, dan Apresiasi Kelulusan. Konsep tersebut dinilai lebih mencerminkan tujuan pendidikan karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk menampilkan capaian akademik maupun nonakademik tanpa menghilangkan makna kelulusan.
Selain itu, Dewan Pendidikan juga mengusulkan relokasi SMP Negeri Satu Atap Tamanan ke eks SD Negeri Mengen 02. Usulan tersebut muncul berdasarkan aspirasi masyarakat serta hasil kajian lapangan yang menunjukkan perlunya lingkungan belajar yang lebih representatif sekaligus optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah distribusi guru dan tenaga kependidikan. Dewan Pendidikan menilai masih terdapat ketimpangan penempatan guru di sejumlah sekolah sehingga berdampak terhadap pemerataan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan penataan berdasarkan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
“Pemerataan guru menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah yang kekurangan tenaga pendidik harus menjadi prioritas agar layanan pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Dewan Pendidikan juga menyampaikan perlunya perhatian terhadap kesejahteraan kepala sekolah. Besarnya tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola administrasi, peningkatan mutu pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia dinilai perlu diimbangi dengan kebijakan yang memberikan penghargaan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
Tak hanya itu, Dewan Pendidikan turut menyoroti masih adanya sekolah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt.) kepala sekolah dalam waktu cukup lama. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat efektivitas pengambilan keputusan sehingga pemerintah daerah didorong mempercepat pengangkatan kepala sekolah definitif melalui mekanisme yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.
Menutup audiensi, Suheri menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mencari kelemahan pemerintah daerah, melainkan sebagai masukan konstruktif demi memperkuat tata kelola pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
