Gresik,Sekilasmedia.com – Forum Peduli Gresik (FPG) yang terdiri atas tokoh masyarakat, ulama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam menyampaikan berbagai persoalan sosial kepada DPRD Kabupaten Gresik, Senin (27/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, FPG menyoroti maraknya warung pangku, peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkoba, hingga dampak industrialisasi yang dinilai mengancam identitas Gresik sebagai Kota Santri.
Rombongan FPG diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir, di Kantor DPRD Gresik. Audiensi berlangsung sebagai wadah penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki regulasi yang membatasi peredaran minuman keras serta mengatur tata ruang. Namun, sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dari pemerintah pusat dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan.
” Di daerah kami sudah berupaya memperketat aturan. Namun ketika izin terbit melalui sistem perizinan terpusat karena dinilai berisiko rendah dan syarat administrasi terpenuhi, sering muncul konflik dengan masyarakat yang menolak keberadaan usaha tersebut,” ujarnya.
Perwakilan FPG, Habib Hasan Assegaf, meminta pemerintah daerah lebih aktif melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi terselubung maupun pelanggaran norma sosial.
Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan memicu konflik di tengah masyarakat.
Senada, M. Okbah dari Masjid Muhajirin menilai pengawasan terhadap peredaran narkoba masih lemah. Ia menyinggung temuan kasus gudang narkoba di wilayah Cerme sebagai bukti perlunya pengawasan yang lebih maksimal.
Sementara itu, Ustadz Najmul Ilmi dari Masjid Jami’ menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat agar pengawasan di lapangan lebih efektif.
Perwakilan Badan Wakaf Al-Qur’an Gresik, Munif, juga mengingatkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, gaya hidup tidak sehat dan perilaku menyimpang berpotensi memengaruhi daya saing generasi muda di dunia kerja.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Gresik memastikan pihaknya akan segera memanggil organisasi perangkat daerah terkait serta pengelola usaha yang menjadi sorotan.
” Pada pekan ini kami akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk para pengelola warung. Jika terbukti melanggar ketentuan, kami akan merekomendasikan agar usaha tersebut ditutup,” tegas Syahrul.
DPRD Gresik menyatakan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan serta berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Forum Peduli Gresik.
