Jember,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah berani dengan memberikan jaminan status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori penuh waktu maupun paruh waktu. Kebijakan ini mengukuhkan posisi Jember sebagai salah satu wilayah yang paling getol dalam memperjuangkan hak-hak aparatur sipil negara (ASN).
Bupati Jember, Gus Fawait, mengungkapkan bahwa pihaknya menjadi salah satu pelopor yang sejak dini memberikan kepastian hukum terkait kelanjutan karier para tenaga honorer tersebut.
“Kita bersyukur Jember menjadi daerah terdepan, bahkan boleh jadi yang pertama, dalam memberikan kepastian masa depan bagi PPPK reguler maupun yang paruh waktu,” jelas Gus Fawait pada Rabu (8/7/2026).
Merujuk pada catatan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jember kini memegang rekor sebagai daerah dengan jumlah pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu terbanyak secara nasional. Tidak sekadar mengangkat, Pemkab Jember juga menjamin keberlangsungan masa kerja mereka.
Gus Fawait menegaskan bahwa masa kontrak para pegawai tersebut dipastikan bakal diperpanjang untuk tahun 2027 hingga periode berikutnya. Syaratnya, para aparatur ini wajib mempertahankan performa kerja mereka sesuai dengan indikator evaluasi yang dirilis oleh BKN.
Kendati status kerja sudah aman, Bupati Jember mengakui ada tantangan besar yang masih harus dituntaskan, khususnya terkait perbaikan pendapatan pegawai.
“Prioritas kami selanjutnya adalah merumuskan dan memperjuangkan payung hukum demi mendongkrak kesejahteraan mereka,” tambahnya. Dia mengklaim, saat iklim kerja di daerah lain sedang goyah akibat ketidakpastian status pegawai, kondisi internal di Jember justru sangat stabil dan punya dasar hukum kuat.
Kepedulian Pemkab Jember ternyata tidak hanya menyasar PPPK, melainkan juga menyentuh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Gus Fawait menyatakan komitmennya untuk mempertahankan nominal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS tanpa ada pemotongan sama sekali.
Langkah proteksi anggaran ini tetap berjalan meski kas daerah sedang diuji oleh pengetatan anggaran internal serta adanya pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Kebijakan ini disebut sebagai bentuk penghargaan tertinggi atas kontribusi seluruh ASN yang telah mengabdi demi perkembangan wilayah. “Ini bukti nyata dukungan penuh Pemkab Jember bagi para ASN yang sudah bekerja total demi membawa daerah ini menuju Jember Baru yang lebih berkembang,” tutupnya.
