Malang,Sekilasmedia.com-Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap yang lebih teknis. Setelah penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang adalah besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 serta efektivitas pelaksanaan ratusan program yang diklaim mengalami efisiensi anggaran.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan jawaban pemerintah daerah terhadap seluruh pandangan umum fraksi telah disampaikan dalam rapat paripurna dan akan diperdalam pada pembahasan di masing-masing komisi.
“Jawaban pandangan umum fraksi yang saya bacakan tadi sudah cukup detail. Tinggal membutuhkan penjelasan saja, dan alhamdulillah anggota DPRD yang bertanya sudah cukup memahami,” ujar Wahyu.
Menurutnya, forum rapat komisi akan menjadi ruang untuk mengurai setiap persoalan secara lebih rinci dengan melibatkan OPD terkait agar seluruh catatan DPRD dapat dijawab secara komprehensif.
“Setelah ini ada rapat komisi. Di situ akan lebih mendetailkan lagi jawaban-jawaban kami, termasuk berdiskusi dengan OPD yang menjawab, sehingga kami bisa mencari jalan temu dan memberikan jawaban yang terbaik,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan seluruh hasil pembahasan di tingkat komisi akan dihimpun dalam bentuk notulen dan resume sebelum dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk pembahasan lanjutan.
“Nanti kita diskusikan dengan komisi-komisi. Komisi akan membuat notulen dan resume, kemudian menyusun serta mentabulasi poin-poin penting, lalu diserahkan ke Banggar untuk dibahas lebih lanjut,” jelasnya.
Amithya menegaskan, persoalan SILPA masih menjadi fokus utama DPRD karena perlu diketahui penyebab masih adanya anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau saya masih tetap soal SILPA. Kenapa sisa? Buat apa? Kenapa kok tidak dibelanjakan? Itu yang akan kita dalami,” tegasnya.
Selain SILPA, DPRD juga akan mengkaji secara mendalam kebijakan efisiensi anggaran yang disebut mencakup sekitar 191 program pemerintah. Menurutnya, legislatif ingin memastikan efisiensi tersebut benar-benar dilakukan pada pos yang tidak berdampak terhadap pelayanan publik dan bukan justru menghambat pelaksanaan program prioritas.
“Kita akan melihat apa yang diefisiensi. Apakah memang efisiensinya pada hal-hal yang tidak substantif atau justru ada kebijakan maupun program yang tidak terlaksana. Itu baru akan terlihat dalam rangkaian rapat komisi,” pungkas Amithya.
Pembahasan di tingkat komisi menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
