Jakarta, Sekilasmedia.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Capaian tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Pujo, Program JKN tidak hanya menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang sehat sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung pembangunan nasional.
Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau sekitar 1,9 juta layanan setiap hari. Tingginya angka tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus semakin mudahnya akses layanan kesehatan di berbagai daerah.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Di sisi lain, jejaring pelayanan juga semakin luas dengan menggandeng 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan dinilai tetap sehat. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun. Kondisi tersebut dinilai mampu menjaga keberlanjutan Program JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Kantor Akuntan Publik. Selain itu, lembaga tersebut memperoleh berbagai capaian tata kelola organisasi, termasuk skor integritas yang baik dalam survei Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Program JKN turut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta membantu jutaan masyarakat terhindar dari kemiskinan akibat beban biaya kesehatan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan ke depan masih cukup besar. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 26,42 persen dialokasikan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang.(adv/wo)
