Mojokerto,Sekilasmedia.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto terus memperkuat konsolidasi demokrasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan media. Langkah tersebut dilakukan untuk menyerap masukan sekaligus mengevaluasi perjalanan demokrasi di Kabupaten Mojokerto, khususnya selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal saat bertemu dengan puluhan Wartawan di ruang media Center pada Rabu ( 19/8/2026) menyampaikan, bahwa media memiliki posisi penting dalam mengawal kondisi demokrasi. Menurutnya, penyelenggara pemilu tidak cukup hanya menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga harus banyak mendengar dan melihat dinamika demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Konsolidasi demokrasi ini terkait bagaimana kami sebagai penyelenggara pemilu lebih banyak mendengar dan melihat kondisi demokratisasi yang ada, khususnya di Kabupaten Mojokerto,” ujar Dody.
Ia mengatakan, keterlibatan media menjadi penting karena pemberitaan media lokal maupun nasional turut menggambarkan dinamika demokrasi dan berbagai persoalan yang muncul selama tahapan pemilu maupun pilkada.
Dody menyebut, perjalanan demokrasi di Kabupaten Mojokerto dari pemilu dan pilkada sebelumnya hingga Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi bahan evaluasi penting bagi Bawaslu.
“Teman-teman media ini menjadi bagian dari hitam putihnya kondisi demokrasi yang ada di Mojokerto. Kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya tidak hanya belajar, tetapi juga banyak menyerap informasi dari rekan-rekan media,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga mengungkapkan bahwa konsolidasi demokrasi telah dilakukan di sejumlah kelompok masyarakat. Selain media, Bawaslu menyasar sekolah, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, hingga lingkungan kampus.
Langkah tersebut salah satunya ditujukan untuk meningkatkan literasi demokrasi sekaligus mempersiapkan generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula pada pemilu mendatang.
Ditempat yang sama Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Savitri Rindyana, menjelaskan bahwa pertemuan bersama media diharapkan menjadi ruang terbuka untuk mendengarkan pengalaman, kritik, maupun masukan selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Harapannya rekan-rekan media bisa menyampaikan apa yang terjadi selama pemilu dan pilkada kemarin. Kira-kira permasalahan apa yang ditemukan dan apa yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama ke depan,” jelasnya.
Menurut Safitri, salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan demokrasi adalah praktik politik uang. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, media, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen demokrasi untuk meminimalisir praktik tersebut.
“Politik uang masih menjadi PR kita bersama. Kami ingin menyerap aspirasi dari rekan-rekan media mengenai langkah apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir praktik politik uang demi kemajuan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.
Selain evaluasi, Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga membuka peluang kerja sama dengan media melalui berbagai program literasi dan pendidikan demokrasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi mengenai kepemiluan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif.
Bawaslu menilai media mempunyai peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara faktual sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dan publik.
Melalui konsolidasi demokrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap hubungan dengan insan media semakin kuat. Tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga dalam menjaga kualitas demokrasi dan menciptakan iklim politik yang sehat, damai, serta berintegritas di Kabupaten Mojokerto.
“Silaturahmi dengan rekan-rekan media ini akan terus kami bangun. Kami berharap ke depan bisa bekerja sama dengan baik, sehingga informasi yang ada di lapangan dapat tersampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
