PALEMBANG, Sekilasmedia.com– Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) resmi mengukuhkan komitmennya dalam mendukung pendidikan keagamaan melalui penyaluran bantuan hibah daerah kepada pondok pesantren di seluruh wilayah provinsi. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilaksanakan pada Rabu (12/8/2026) di Sekretariat DPD Forum Pondok Pesantren (Forpess) Palembang, yang berlokasi di Kampus C STIKes Ponpes Assanadiyah.
Acara strategis ini dihadiri oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si., serta Ketua DPP Forpess, KH. Orbit Rupawan, S.Th.I., bersama perwakilan pondok pesantren dari berbagai kabupaten dan kota.
Investasi SDM dan Karakter Santri
Dalam sambutannya, Sunarto menekankan bahwa bantuan hibah ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk investasi nyata untuk peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembinaan karakter santri. Ia berharap dana tersebut dimanfaatkan sesuai peruntukan demi kemajuan pesantren di Bumi Sriwijaya.
“Bantuan hibah ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pondok pesantren di Sumatera Selatan. Sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan pesantren sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlak mulia,” ujar Sunarto.
Sunarto juga menegaskan mekanisme pencairan dana yang dilakukan melalui transfer langsung ke rekening pondok pesantren untuk mencegah penyalahgunaan atau adanya pungutan liar kepada santri.
Apresiasi dan Alokasi Dana
Ketua DPP Forpess, KH. Orbit Rupawan, menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian Pemprov Sumsel. Menurutnya, penandatanganan NPHD ini merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan operasional, pengembangan infrastruktur, dan penguatan kurikulum pesantren.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel yang terus memberikan perhatian. Bantuan ini sangat berarti bagi pesantren dan kami berharap dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi para santri,” kata KH. Orbit.
Ia menambahkan bahwa dana hibah akan dialokasikan untuk menunjang kebutuhan pendidikan, kegiatan pembinaan santri, serta penguatan kelembagaan.
Rincian Bantuan dan Mekanisme Pencairan
Berdasarkan data terbaru, total ada 512 pondok pesantren yang menerima bantuan hibah pada tahun ini. Besaran bantuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya:
* Tahun 2025: Setiap pesantren menerima Rp15.000.000.
* Tahun 2026 (Saat ini): Setiap pesantren menerima Rp20.000.000.
Proses pencairan dilakukan secara bertahap setelah proposal diverifikasi. Tahap pertama pencairan diprioritaskan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kota Palembang, sementara proses untuk kabupaten/kota lainnya dijadwalkan selesai pada awal September.
Keterbatasan Bantuan Luar Negeri
Terkait isu bantuan dari luar negeri, KH. Orbit Rupawan menjelaskan bahwa akses pesantren terhadap dana asing saat ini sangat terbatas akibat pengetatan regulasi keamanan nasional. Aturan ketat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pencegahan pendanaan terorisme membuat proses verifikasi menjadi sangat ketat.
“Sejak saya menjadi pengurus di Ponpes tahun 2022 hingga sekarang, belum ada pesantren yang menerima bantuan langsung dari luar negeri karena aturan yang sangat ketat. Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah, bukan berarti tidak ada niat membantu,” jelasnya.
Sebagai gantinya, perhatian pemerintah daerah tetap terjaga melalui program silaturahmi dan Safari Jumat Gubernur yang rutin dilakukan sebagai bentuk dukungan moral dan koordinasi langsung.
( Lin)
