Daerah

Pemkab Gresik Perkuat Tata Kelola JKN, Wabup Alif Tekankan Pencegahan Fraud

×

Pemkab Gresik Perkuat Tata Kelola JKN, Wabup Alif Tekankan Pencegahan Fraud

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Gresik dr Asluchul Alif membuka rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan fraud JKN di Aula Mandala Bhakti Praja. (Foto: Diskominfo Pemkab Gresik)

 

Gresik, Sekilasmedia.com – Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pencegahan dan penanggulangan fraud.

Menurutnya, keberlanjutan manfaat JKN tidak hanya bergantung pada cakupan kepesertaan, tetapi juga pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga integritas pengelolaan program.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Gresik di Aula Mandala Bhakti Praja, Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Kamis (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Alif mengatakan Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama agar manfaat program dapat terus dirasakan secara berkelanjutan.

” Program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu, pengendalian fraud dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi komitmen bersama, agar manfaat program ini dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan Kabupaten Gresik mencapai Universal Health Coverage (UHC) menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat dalam skema Peserta Bukan Penerima Upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU BP Pemda).

BACA JUGA :  DPRD Gresik Bersama REI Jatim Dan Komisariat REI Gresik Adakan Baksos Di Wilayah Kecamatan Benjeng

” Pemkab Gresik berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai instrumen utama dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,” katanya.

Namun demikian, Alif menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak hanya sebatas memperluas kepesertaan dan menyediakan anggaran, tetapi juga memastikan dana JKN dikelola secara tepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, pencegahan fraud merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga seluruh tenaga kesehatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta membangun budaya integritas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Alif juga mengajak seluruh rumah sakit, puskesmas, klinik, dan mitra penyelenggara JKN di Kabupaten Gresik menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

” Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, berintegritas, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kepuasan masyarakat,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Waka Polres Gresik Ajak Personil Polisi Kobarkan Semangat Bela Negara 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Mukhibatul Khusnah, mengatakan rakor tersebut digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola Program JKN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, fraud merupakan setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah dari penyelenggaraan Program JKN. Karena itu, pencegahannya membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan fraud, memperkuat koordinasi antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta membangun komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Peserta rakor terdiri atas unsur Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, serta pengelola Program JKN di Kabupaten Gresik.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Yunti Fitriani, para direktur rumah sakit, kepala puskesmas, Ketua ASKLIN se-Kabupaten Gresik, serta jajaran BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik.

Penulis : Rudi
Editor. : Erik