Surabaya, Sekilasmedia.com-Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, menyuarakan keprihatinan atas aduan masyarakat terkait pasien tumor otak yang masih harus menunggu antrean operasi bedah saraf di RSUD Dr. Soetomo. Kondisi pasien dilaporkan terus memburuk dan kemampuan penglihatannya mulai terganggu.
“Saya menerima langsung pengaduan dari masyarakat. Sebagai wakil rakyat, saya tidak bisa menutup mata ketika ada warga yang sedang berjuang melawan penyakit berat, tetapi harus menghadapi waktu tunggu yang sangat panjang. Ini bukan sekadar persoalan administrasi rumah sakit, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar Suli Da’im.
Berdasarkan data dari RSUD Dr. Soetomo, pasien tersebut sudah masuk daftar tunggu operasi bedah saraf sejak 2024. Saat itu berada di urutan ke-152 dari total 492 antrean.
Kini posisinya naik menjadi urutan ke-77 dari total 520 pasien yang masih menunggu tindakan.
Pihak rumah sakit disebut telah berupaya dengan membuka kemungkinan penyisipan jadwal jika ada pasien yang berhalangan hadir, serta meminta pasien tetap kontrol rutin agar kegawatannya terus dievaluasi.
Suli Da’im mengapresiasi keterbukaan dan respons cepat jajaran RSUD Dr. Soetomo. Ia menilai dokter dan tenaga kesehatan telah bekerja maksimal di tengah beban pelayanan yang sangat besar.
Namun ia menegaskan, akar masalahnya bukan pada rumah sakit semata.
“Persoalan utamanya adalah kapasitas pelayanan yang belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Ketika pasien tumor otak harus menunggu begitu lama sementara kondisinya terus memburuk, pemerintah harus hadir mencari solusi. Jangan sampai masyarakat beranggapan rumah sakit mengabaikan pasien, padahal akar persoalannya adalah sistem pelayanan yang perlu diperkuat,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja RSUD Dr. Soetomo di Komisi E, Suli Da’im menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap layanan bedah saraf di rumah sakit rujukan terbesar di Jatim itu.
Ia menyoroti status BLUD RSUD Dr. Soetomo yang memiliki fleksibilitas anggaran dan pendapatan besar.
“BLUD dibentuk agar rumah sakit memiliki fleksibilitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, masyarakat tentu berharap fleksibilitas tersebut benar-benar diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas ruang operasi, penambahan peralatan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta sistem pelayanan yang lebih cepat dan efektif. Jangan sampai masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan hidup justru dibebani dengan antrean yang terlalu panjang,” ujarnya.
Wakil Ketua DPW PAN Jatim itu juga meminta Pemprov Jatim membangun sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Beban pelayanan tidak boleh hanya bertumpu pada RSUD Dr. Soetomo.
“Kita harus berpikir sistemik. Apabila kapasitas di RSUD Dr. Soetomo sudah melampaui kemampuan pelayanan, maka pemerintah perlu memperkuat rumah sakit rujukan lain sehingga pasien tidak harus menunggu terlalu lama. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pelayanan kesehatan,” katanya.
Langkah yang ia dorong meliputi penguatan RS rujukan lain yang punya kemampuan bedah saraf, pengembangan jejaring layanan, hingga penataan ulang pola rujukan.
Suli Da’im yang juga dosen FEB Umsura menegaskan, kasus ini bukan hanya soal satu pasien. Ini menyangkut tanggung jawab konstitusional DPRD dalam mengawal pelayanan publik.
“Terlebih apabila pasien berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mereka menggantungkan harapan kepada rumah sakit pemerintah karena tidak memiliki banyak pilihan. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah wajib memastikan bahwa keterbatasan finansial tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, bermutu, dan berkeadilan,” harap anggota DPRD empat periode tersebut.
Ia berkomitmen mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan. Suli mendorong Pemprov Jatim bersama manajemen RSUD Dr. Soetomo segera menyusun langkah konkret untuk memangkas waktu tunggu, menambah kapasitas bedah saraf, dan memperkuat sistem rujukan.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya membangun rumah sakit yang megah, tetapi memastikan setiap warga, terutama yang paling membutuhkan, memperoleh tindakan medis tepat waktu. Itulah amanah yang harus terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
