Daerah

Dari Kolam Ikan Hingga Meja Pengadilan: Deretan Program Nyata LBKI Untuk Warga Sumatera Selatan

×

Dari Kolam Ikan Hingga Meja Pengadilan: Deretan Program Nyata LBKI Untuk Warga Sumatera Selatan

Sebarkan artikel ini
Oktober 2026, LBKI Sumsel Gelar Nikah Massal Khusus untuk Kepastian Hukum Keluarga Prasejahtera ( Foto/Sekilasmedia.Com)

Palembang,Sekilasmedia.com-Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia (LBKI) secara resmi mengukuhkan kepengurusannya di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Pengurus Pusat Informasi (PPI). Acara pelantikan ini berlangsung di Gedung Graha Bina Praja, Kota Palembang, pada Sabtu (19/09/2026).

Kehadiran LBKI di Sumatera Selatan ditandai dengan komitmen kuat untuk menjembatani sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketua DPP LBKI Pusat, R. Asep Sucipto, menegaskan bahwa misi utama organisasi yang telah berdiri selama tiga tahun ini adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjamin perlindungan hak – hak konsumen.

Fokus Program Dari Sembako hingga Legalitas Pernikahan

Dalam paparannya,
R.Asep Sucipto merinci sejumlah program prioritas yang akan segera dijalankan oleh pengurus baru LBKI Sumatera Selatan:

BACA JUGA :  RDP DPRD Kota Kediri dan Dinas Pendidikan:Perubahan Zonasi Menjadi Angin Segar Menjawab Kebutuhan Masyarakat

1. Bantuan Sosial dan Ekonomi: LBKI menargetkan penyaluran bantuan sembako kepada 2.000 keluarga kurang mampu di Kota Palembang dan sekitarnya. Selain itu, tersedia program bantuan peternakan gratis berupa bibit ikan, ayam, dan pakan bagi masyarakat yang memiliki fasilitas namun terkendala modal.

2. Pendampingan Hukum dan UMKM: LBKI menyediakan layanan pendampingan hukum bagi konsumen yang terlibat sengketa, serta bantuan suntikan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3. Program Nikah Massal: Dijadwalkan pada Oktober 2026, program ini khusus ditujukan bagi pasangan yang sudah menikah secara adat/agama namun belum memiliki akta nikah resmi karena keterbatasan ekonomi masa lalu. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, bukan memfasilitasi pernikahan baru.

BACA JUGA :  Mancing Bersama Sam Nono Caleg Partai Gerindra Disambut Antusias Warga

4. Pengawasan Kualitas Pangan: LBKI berkomitmen memantau kualitas beras premium di pasaran dan siap berkoordinasi dengan Badan Karantina jika ditemukan ketidaksesuaian antara label kemasan dan kualitas gizi aktual.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Henny Yulianti, S.IP., M.Si., menyambut positif inisiatif ini. Kehadirannya dalam acara pelantikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan lembaga masyarakat dalam menjaga stabilitas pasar.

“Alhamdulillah, dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, LBKI Sumatera Selatan optimis dapat meningkatkan peran aktifnya dalam memberdayakan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi melalui sektor perikanan dan peternakan, hingga perlindungan hak-hak konsumen,” ujar Henny Yulianti.