Medan,Sekilasmedia.com-Aliansi Energi Muda Sumatera Utara sukses menggelar sarasehan dan diskusi publik bertajuk “Masyarakat Sumatera Utara Menuntut Pasal 33 UUD 1945, Kedaulatan Energi Nasional, dan Realita Global” pada Jumat (16/10/2026) di Cafe Simpul, Kota Medan.
Forum strategis ini mempertemukan elemen serikat pekerja, pimpinan organisasi mahasiswa, dan pemerhati kebijakan energi, di antaranya DPD GMNI, BADKO HMI, PW KAMMI, DPD IMM, dan PKC PMII Sumatera Utara. Diskusi bertujuan mengawal arah pengolahan sektor minyak dan gas bumi (migas) agar tetap berlandaskan konstitusi di tengah tantangan geopolitik global, fluktuasi pasokan energi, dan penurunan lifting minyak nasional.
Para narasumber menyepakati bahwa ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat keterbatasan kapasitas pengolahan dalam negeri menjadi penghambat utama kedaulatan energi.
Pembangunan dan optimalisasi kilang minyak nasional dipandang sebagai kebutuhan strategis yang mendesak untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang, melindungi stabilitas ekonomi makro dari gejolak nilai tukar, serta mengurangi kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global.
Pandangan Narasumber
Irsal, Ketua Umum SPP-UMPS I:
“Dari sudut pandang pekerja, ketahanan energi hulu hingga hilir menuntut kepastian infrastruktur yang kuat. Pembangunan dan pengembangan kilang di dalam negeri adalah kunci utama agar kita tidak terus-menerus menjadi penonton di rumah sendiri. Penguatan aset strategis negara dan perlindungan terhadap industri pengolahan domestik harus menjadi prioritas mutlak dalam RUU Migas agar pekerja dan negara memiliki daya tawar yang tangguh dalam menghadapi krisis global.”
Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua DPD GMNI Sumatera Utara:
“Kedaulatan energi nasional adalah harga mati dan tidak boleh digadaikan oleh kepentingan oligarki pasar. Amanat konstitusi menghendaki penguasaan negara secara penuh atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, desakan pembangunan kilang mandiri di dalam negeri adalah wujud nyata kemandirian ekonomi bangsa. Kejadian kelangkaan energi seperti yang baru saja dirasakan di Bali tidak boleh terulang kembali. Kita harus menjamin kekayaan alam bumi pertiwi diolah oleh tangan anak bangsa demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Irham Saddani Rambe, Ketua PW KAMMI Sumatera Utara:
“Kita dihadapkan pada realita global yang penuh ketidakpastian geopolitik. Ketahanan energi nasional tidak akan kokoh jika kita lemah dalam infrastruktur pengolahan. Pembangunan kilang baru adalah langkah strategis jangka panjang yang mendesak untuk merespons ancaman krisis energi global. Aliansi Energi Muda Sumut akan terus mengawal, termasuk membuka opsi turun ke jalan pada 28 Oktober 2026 saat DPR RI membahas RUU Migas, agar regulasi ini benar-benar berpihak pada kedaulatan dan masa depan bangsa.”
Tiga Rekomendasi Strategis
Dari hasil diskusi, Aliansi Energi Muda Sumatera Utara merumuskan tiga poin rekomendasi utama:
1. Percepatan Infrastruktur: Mendesak pemerintah dan DPR RI memasukkan klausul percepatan pembangunan kilang domestik ke dalam RUU Migas.
2. Penguatan Kelembagaan:
Memperkokoh peran lembaga pengelola migas agar berpihak penuh pada kepentingan negara.
1. Keadilan Distribusi: Menjamin pemerataan dan keadilan distribusi energi, khususnya bagi daerah penghasil.
Kegiatan diakhiri dengan komitmen bersama seluruh elemen pemuda dan serikat pekerja untuk terus mengawal pembahasan RUU Migas demi mewujudkan kedaulatan energi nasional.
