PALEMBANG, Sekilasmedia.com– Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menegaskan bahwa Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumsel tidak boleh terjebak sebagai organisasi formalitas belaka. Forum ini dituntut menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian sungai, hutan, dan lingkungan hidup di Bumi Sriwijaya.
Penegasan tersebut disampaikan Herman Deru saat membuka Lokakarya dan Musyawarah Daerah Forum DAS Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Hotel Beston, Palembang, Selasa (27/10/2026). Acara strategis ini dihadiri oleh jajaran Kepala Dinas terkait, mulai dari Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kehutanan, Perkebunan, Bappeda, Pertanian, ESDM, PSDA, Kelautan dan Perikanan, hingga Pelaksana BPBD Sumsel.
Sungai: Nadi Transportasi dan Ekonomi.
Dalam sambutannya, Herman Deru menyoroti vitalnya 42 daerah aliran sungai di Sumsel. Ia menyebut sungai sebagai “napas kedua” atau nadi transportasi utama, mengingat mayoritas komoditas ekspor daerah ini mengandalkan jalur air menuju laut.
“Hingga akhir tahun 2026 yang bertepatan dengan fenomena El Nino, jalur ekspor logistik kita tetap lancar tanpa kendala kapal kandas. Ini bukti sungai kita relatif terjaga, berbeda dengan daerah lain yang ekspornya tersendat karena alur sungai dangkal,” ujar Herman Deru.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan ancaman sedimentasi yang terus terjadi setiap detik. Tanpa pemeliharaan alamiah maupun dredging (pengerukan) berkala, kelancaran logistik terancam. Oleh karena itu, tiga sungai prioritas ditetapkan untuk segera direhabilitasi, yakni Sungai Musi, Sungai Lematang, dan Sungai Lalan.
Peringatan Keras Dampak Tambang Ilegal.
Herman Deru juga memberikan peringatan keras terkait dampak destruktif penambangan ilegal. Ia mengutip kondisi memprihatinkan di Desa Macang Sakti, di mana sungai setempat tercemar berat merkuri akibat aktivitas tambang liar.
“Sungai di sana sudah tidak layak untuk MCK (mandi, cuci, kakus). Flora dan fauna endemik banyak yang mati. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kerusakan ini kepada anak cucu?” tegasnya dengan nada prihatin.
Gubernur menekankan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya pengawasan. Oleh karena itu, Forum DAS, bersama kementerian terkait (Kehutanan dan PUPR), OPD, LSM, hingga mahasiswa, diminta bersinergi menjadi “mata dan telinga” yang menyediakan informasi akurat serta mengingatkan saat terjadi pelanggaran lingkungan.
Upaya Mitigasi Bencana Hidrometeorologi.
Seiring masuknya musim hujan, Pemprov Sumsel juga intensif melakukan mitigasi bencana. Kepala Dinas Operasi Lanud melaporkan bahwa operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) menggunakan pesawat Hercules bermuatan garam (NaCl) telah dilakukan lebih dari 80 kali sepanjang tahun ini, termasuk dua penerbangan pada hari pelaksanaan acara.
Dari sisi pendanaan, bantuan pascabanjir senilai Rp100 miliar telah disalurkan ke 10 kabupaten/kota. Namun, wilayah seperti Pagar Alam, Lubuklinggau, dan Muara Enim masih menunggu proses penyaluran. Di tingkat kota, Pemkot Palembang juga tengah melaksanakan normalisasi gorong-gorong di kawasan Angkatan 45 untuk antisipasi banjir, meski berpotensi menimbulkan kemacetan sementara.
Komitmen Kepengurusan Baru.
Ketua Umum Forum DAS Sumsel, Dr. Syafrul Yunardy, S.Hut., M.E., dalam paparannya mengingatkan bahwa mengelola DAS adalah tanggung jawab kolektif. “Setiap jengkal daratan adalah bagian dari sistem DAS. Mari beraksi agar DAS tetap produktif, melindungi dari bencana, dan menciptakan kenyamanan hidup,” ujarnya.
Menutup acara, Herman Deru berpesan agar pemilihan Ketua dan pengurus Forum DAS periode berikutnya didasarkan pada komitmen nyata terhadap pelestarian alam, bukan sekadar jabatan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lalai menjaga ekosistem sungai, hutan, gambut, dan mangrove demi keberlanjutan Sumatera Selatan. ( LN)
