Malang, sekilasmedia.com– Menjaga kondusivitas Kota Malang di tengah dinamika sosial masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas elemen, bukan sekadar mengandalkan langkah pemerintah. Deteksi dini terhadap potensi konflik, penguatan toleransi, hingga kepekaan membaca persoalan di tingkat akar rumput menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan kota.
Pesan tersebut ditegaskan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Mitra Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menuju Malang Mbois Berkelas, di Hotel Aliante, Kota Malang, Senin (26/10/2026).
Wahyu menekankan, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk mendeteksi sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Sejumlah mitra strategis, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), dinilai memiliki peran penting dalam upaya tersebut.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita butuh sinergitas, karena tugas-tugas ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas semua elemen masyarakat,” tegas Wahyu.
Menurutnya, keberadaan organisasi dan forum mitra Bakesbangpol bukan sebatas pelengkap koordinasi pemerintahan. Mereka memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membaca perkembangan situasi sosial hingga tingkat kelurahan.
Informasi yang dihimpun dari lapangan, lanjut Wahyu, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi maupun merumuskan kebijakan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia menyebut sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, mulai dari maraknya perjudian daring atau judol, persoalan sosial dan kemasyarakatan, dinamika pembangunan, hingga berbagai kritik yang berkembang di media sosial.
“Ini harus diwaspadai dan bisa menjadi masukan. Nantinya, sinergitas ini juga akan menjadi bahan bagi kami dari Forkopimda untuk melakukan tindakan ataupun kebijakan,” ujarnya.
Wahyu menjelaskan, karakter Kota Malang yang menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia menghadirkan dinamika masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut menjadi modal sosial sekaligus tantangan dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, dan membangun pembauran antarkelompok masyarakat.
Karena itu, upaya menjaga kondusivitas tidak cukup dilakukan ketika persoalan telah muncul. Pemerintah bersama para mitra perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan agar potensi gesekan dapat dikenali sejak dini dan ditangani secara tepat.
Dalam konteks kerukunan antarumat beragama, Wahyu mengapresiasi kontribusi FKUB yang dinilai mampu memperkuat praktik toleransi di Kota Malang. Salah satu contoh yang disampaikan adalah dukungan lintas agama dalam pelaksanaan Mujahadat Kubra yang dihadiri Presiden RI.
Saat kegiatan tersebut berlangsung, sejumlah gereja di sekitar stadion turut memberikan dukungan dengan menyediakan tempat istirahat, makanan, minuman, serta fasilitas ibadah bagi para jemaah.
Bagi Wahyu, dukungan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak berhenti pada pernyataan atau simbol kerukunan, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kolaborasi lintas agama itu juga memperlihatkan pentingnya kepedulian bersama dalam mendukung kelancaran kegiatan berskala besar, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban.
Selain FKUB, Wahyu menyoroti peran FKDM yang memiliki jaringan hingga tingkat kelurahan. Jaringan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyampaian informasi mengenai perkembangan situasi masyarakat maupun indikasi potensi gangguan di lingkungan setempat.
Sementara itu, FPK memiliki peran dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan membangun pembauran di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Kota Malang. Adapun DPPI diharapkan turut memperkuat nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda.
Wahyu berharap, seluruh potensi tersebut dapat terhubung dalam pola koordinasi yang lebih efektif. Dengan demikian, informasi dari masyarakat tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Ia juga mengingatkan agar koordinasi antara Bakesbangpol dan para mitra tidak hanya berlangsung dalam forum rapat formal. Sinergi perlu diwujudkan melalui pertukaran informasi, pemantauan kondisi sosial, deteksi dini, serta respons yang tepat terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Harapannya dengan adanya sinergitas ini, Kota Malang tetap aman, nyaman, sejahtera, dan tentunya kondusif,” tuturnya.
Wahyu menegaskan, penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Upaya tersebut sekaligus menjadi fondasi untuk mewujudkan visi Malang Mbois Berkelas, dengan kondisi kota yang aman, masyarakat yang rukun, dan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika sosial.
Penulis : S Basuki
