Malang, sekilasmedia.com – Peluang kerja dan usaha di bidang kuliner terus terbuka, tetapi membutuhkan keterampilan, kreativitas, serta kemampuan menjaga kualitas produk. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Malang membekali pencari kerja dan pekerja pabrik rokok dengan pelatihan pembuatan roti dan kue berbasis unit kompetensi.
Melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), Pemkot Malang menyelenggarakan pelatihan yang diikuti 40 peserta. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus membuka peluang bagi peserta untuk memasuki dunia kerja maupun merintis usaha mandiri.
Pelatihan tersebut tidak sekadar berfokus pada kemampuan mengolah bahan menjadi produk roti dan kue. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai kebersihan, keamanan pangan, dan pengendalian mutu, yang menjadi aspek penting dalam menghasilkan produk layak konsumsi dan memiliki daya saing.
Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja Arisandi Satrio Anggoro, menyampaikan bahwa pelatihan dirancang agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara langsung, baik di lingkungan industri maupun dalam pengembangan usaha sendiri.
“Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya dibekali keterampilan teknis pembuatan produk roti dan kue, tetapi juga penerapan kebersihan, keamanan pangan, hingga pengendalian mutu,” ujarnya.
Selain kemampuan produksi, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai kualitas produk, kreativitas, pengemasan (packaging), serta pelayanan kepada konsumen. Materi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun usaha kuliner yang mampu bersaing, terutama di tengah tuntutan pasar terhadap kualitas dan tampilan produk.
Bagi pencari kerja, keterampilan ini diharapkan dapat menjadi bekal tambahan untuk memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan. Sementara bagi pekerja pabrik rokok, pelatihan tersebut membuka alternatif pengembangan kompetensi yang berpotensi dimanfaatkan untuk menambah keterampilan produktif maupun merintis usaha mandiri.
Arisandi berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan secara optimal dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kegiatan berakhir. Dengan demikian, program tersebut tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan karier dan kemandirian ekonomi peserta.
Sementara itu, Subkoordinator Hubungan Industrial Disnaker PMPTSP Kota Malang, Tjuratna, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional serta regulasi terkait pelatihan berbasis kompetensi.
Program ini didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Disnaker PMPTSP Kota Malang.
Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, Pemkot Malang berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia agar tidak hanya memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, tetapi juga mampu melihat peluang ekonomi dari keahlian yang dimiliki. (Adv)
Penulis : S Basuki
