Malang,Sekilasmedia.com – Memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan menjadi salah satu perhatian pemerintah di tengah upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok. Melalui program bantuan pangan, pemerintah menyalurkan beras sebanyak 30 kilogram sekaligus kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil 1 hingga 4.
Bantuan tersebut merupakan akumulasi alokasi Oktober, November, dan Desember 2026, dengan masing-masing penerima memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan. Penyaluran secara sekaligus diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menyalurkan bantuan pangan di Kantor Desa Krebet, Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026).
Zulkifli menjelaskan, program bantuan pangan itu menyasar sekitar 33,2 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Dengan penyaluran tiga bulan sekaligus, total beras yang didistribusikan pemerintah mendekati satu juta ton.
“Desil 1, 2, 3, dan 4 sebanyak 33,2 juta kepala keluarga akan menerima 10 kilo bulan Oktober, 10 kilo bulan November, 10 kilo bulan Desember. Tapi akan dikasih sekaligus sebanyak 30 kilo. Jumlahnya hampir 1 juta ton,” ujarnya.
Namun, intervensi pemerintah tidak berhenti pada bantuan langsung kepada masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan satu juta ton beras subsidi untuk menjaga keterjangkauan harga di pasaran.
Beras tersebut direncanakan dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Harga itu lebih rendah dibandingkan harga pasar yang menurut Zulkifli berada di kisaran Rp16.000 per kilogram.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan gejolak harga pangan. Sebab, ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Di sektor industri pangan, pemerintah juga mengambil kebijakan pemanfaatan stok beras Bulog yang telah tersimpan sekitar satu tahun. Beras tersebut akan dilelang untuk diolah menjadi tepung sebagai bahan baku industri makanan.
Menurut Zulkifli, perubahan warna maupun tampilan beras akibat penyimpanan tidak serta-merta membuatnya kehilangan nilai guna. Selama masih memenuhi persyaratan pengolahan, beras tersebut dapat dimanfaatkan menjadi tepung.
Pemerintah telah memutuskan harga lelang beras tersebut sebesar Rp11.000 per kilogram. Pemanfaatan stok ini diharapkan dapat menjaga pasokan bahan baku industri, termasuk untuk produksi kue dan bihun, sehingga tidak memicu kenaikan harga produk pangan olahan.
“Beras begitu harus diolah lagi. Nah, itu diolah untuk tepung. Kita sudah putuskan dilelang harganya Rp11.000,” jelasnya.
Selain beras, pemerintah juga menyiapkan pelelangan stok jagung Bulog sebanyak 100 ribu hingga 150 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.
Kebijakan ini diarahkan untuk membantu sektor peternakan, terutama peternak ayam petelur dan ayam pedaging. Pasalnya, harga telur dan daging ayam memiliki keterkaitan erat dengan biaya produksi, khususnya harga pakan yang menggunakan jagung sebagai salah satu bahan baku utama.
Dengan menjaga ketersediaan jagung pada harga yang terjangkau, pemerintah berharap biaya produksi peternak dapat lebih terkendali. Dampaknya diharapkan turut dirasakan masyarakat melalui stabilitas harga telur dan daging ayam di pasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga menegaskan bahwa masyarakat kelompok desil 1 hingga 4 yang benar-benar kehabisan beras tidak perlu menunggu jadwal pembagian bantuan apabila stok di wilayahnya belum tersalurkan.
Masyarakat dapat mendatangi gudang Bulog dengan membawa kartu penerima bantuan untuk mengambil beras terlebih dahulu.
“Pesan Bapak Presiden tidak boleh ada rakyat Indonesia kesulitan makan karena tidak punya beras,” tegasnya.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada distribusi bantuan sosial. Pemerintah juga berupaya mengelola stok beras dan jagung, menjaga pasokan bahan baku industri, serta mengendalikan harga komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pangan tidak semata-mata diukur dari besarnya volume beras yang disalurkan atau jumlah stok yang tersedia. Lebih dari itu, efektivitas penyaluran, ketepatan sasaran penerima, serta kemampuan menjaga harga tetap terjangkau menjadi ukuran penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
