Palembang,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang resmi mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku tindak pidana ringan. Langkah ini diambil sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis serta berorientasi pada pemulihan sosial (restorative justice).
Dukungan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Pemkot Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kejari Palembang, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyambut positif inisiatif kolaboratif ini. Ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sekadar seremonial, melainkan harus dieksekusi melalui langkah-langkah konkret di lapangan.
“Pemkot Palembang siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini sebagai tindak lanjut dari regulasi yang berlaku. Kami berharap sinergi ini benar-benar berdampak nyata,” ujar Ratu Dewa dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Palembang dan Kepala Bapas Kelas I Palembang atas terjalinnya kolaborasi strategis tersebut.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, menyatakan dukungannya terhadap kerja sama lintas sektor ini. Menurutnya, sinergi antarlembaga merupakan kunci utama untuk mendorong pendekatan penegakan hukum yang lebih manusiawi di Kota Palembang.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Nasir. Ia mengapresiasi komitmen Pemkot Palembang dan Bapas dalam mendukung program alternatif pidana tersebut.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengawasan, sekaligus memperkuat citra penegakan hukum yang humanis di tengah masyarakat,” kata Muhammad Nasir.
“Dengan adanya kerja sama ini, para terdakwa tindak pidana tertentu memiliki opsi untuk menjalani hukuman berupa kerja sosial atau di bawah pengawasan ketat, alih-alih hanya bergantung pada pemenjaraan, guna mengurangi kepadatan lapas dan mempercepat reintegrasi sosial.
