Gianyar,BALI,Sekilasmedia.com
Sebagai daerah ekonomi terbaik nomor dua di Pulau Dewata. Kabupaten Gianyar, ternyata mengalami keterpurukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akibat terdampak pandemi C-19.
Bahkan, difist yang berkelanjutan menyebabkan bantuan sosial untuk warga kurang mampu melalui APBD, diberhentikan total. Ironisnya dalam menjamin warga miskin termasuk yang kehilangan pekerjaan, Pemkab Gianyar hanya mampu bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Nurwidyaswanto, dikonfirmasi Jumat (6/8) membenarkan dengan bantuan sosial untuk warga miskin diberhentikan. Langkah itu dilakukan setelah anggaran Gianyar mengalami difisit terlebih lagi masih miliki hutang sebasar Rp 343 miliar.
“Ya benar, jadi tahun 2021 ini untuk bantuan yang bisa dinikmati oleh warga miskin di Gianyar, hanya bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Selama masa pandemi perintah pusat telah banyak menggelontorkan bermacam bantuan kepada masyarakat khususnya warga Gianyar. Dintaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu perbulan. Di PPKM juga ada Bantuan Sosial Beras (BSB) 5 kg, sebanyak 3000 paket.
Ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 9.721 kepala keluarga. Termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) untuk 12.879 kepala keluarga serta Batuan Sosial Tunai (BST) kepada 20.332 kepala keluarga, sebesar Rp 300 ribu per bulan, yang distribusikan melalui PT. Pos Indonesia.
“Terruntuk warga Gianyar. Mulai tahun ini, bantuan dari Kabupaten diberhentikan,” tandasnya,
Lanjut ditambahkan, terkait keperuntukan dana pinjaman oleh Pemkab Gianyar, pihaknya mengaku tidak tahu menahu, Tapi, sebelumnya telah banyak pihak yang berharap, agar dana tersebut digunakan membangun Gianyar, yang sebagiannya disisihkan untuk membantu masyarakat.
“Memang banyak yang berharap. Tetapi kami kurang paham, supaya lebih jelas dan klop, coba tanyakan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar, karena rinciannya termasuk penggunaan anggarannya semua di sana,” tandasnya. Soni.
