Daerah

Musrenbang Tahun 2023, Dibarengi Bupati Ikfina Lounching Call Center 112

×

Musrenbang Tahun 2023, Dibarengi Bupati Ikfina Lounching Call Center 112

Sebarkan artikel ini
Foto Bupati Mojokerto Ikhfina Fahmawati

 

Foto Bupati Mojokerto Ikhfina Fahmawati

 

Mojokerto,Sekilasmedia.com-Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) yang dibarengi dengan lounching Surya Mojo Siaga Call Center 112 di Pendopo Graha Majatama Jalan Ahmad Yani No. 16 Mojokerto, Selasa (28/3/2022).

Dalam kesempatan ini tampak hadir Bupati Mojokerto HJ Ikfina fahmawati yang didampingi Sekretaris Daerah Teguh Gunarto, Kepala Bappeda Bambang Eko Wahyudi, Kementerian Kominfo Sub kordinator perencanaan dan pembangunan telsus Agung S Utomo, Kepala dinas perkebunan prov Jatim Heru Suseno, MT, para OPD, Forkopimda Kabupaten Mojokerto serta para undangan diantaranya dari unsur perguruan tinggi, Instansi sekitar, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Untuk diketahui bahwa Musrenbang merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam proses penyusunan dokumen RKPD yang ditujukan untuk menyampaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Selain itu, Musrenbang salah satu pelaksanaan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BACA JUGA :  Pemasangan Tiang Pancang, Dimulainya Pembangunan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar

Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto HJ Ikfina fahmawati langsung menanggapi kritikan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Aini Zuroh, ada beberapa catatan yang disampaikan diantaranya terkait dengan silpa.

Disampaikan Ikfina, sesuai dengan silpa anggaran tahun sebelumnya yakni ada sekitar 59 milyar, namun ada 133 milyar dari peningkatan PAD, dari angka tersebut yang bisa kita belanjakan sesuai dengan perencanaan.

Berikutnya, silpa terjadi akibat adanya penghematan dari proyek yang dikerjakan, pemenang lelang yang nilainya bisa diminimalisir tetapi tidak mengurangi mutu proyek,” terang Ikfina.

Tak hanya itu, ketika menjabat Bupati yang baru, selama 6 bulan tidak boleh mutasi sehingga banyak jabatan yang dirangkap satu orang, dampaknya anggaran banyak yang tidak terserap.Sedianya Insfratruktur DAK fisik dikurangi, karena Kabupaten Mojokerto sudah memiliki infrastruktur yang baik ditahun sebelumnya.

Namun yang perlu dibanggakan pemerintah Kabupaten Mojokerto, meski dengan situasi yang kurang membalik, berbagai penghargaan dan prestasi telah diraih, diantaranya penghargaan tentang penguasaan gender, Kabupaten Layak Anak dan penghargaan sistem merit yang selama ini belum pernah didapat, tentunya dari berbagai penghargaan yang diraih ada beberapa indikator yang bisa terpenuhi,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Maket Revitalisasi Makam Ulama Pondok Pesantren Sono Sidoarjo

Selanjutnya Bupati Ikfina juga menyampaikan bahwa ada 7 skala preoritas rencana pembangunan yang bakal dilaksanakan pada tahun 2023, diantaranya soal pemulihan ekonomi, pembangunan ekonomi wilayah melalui penataan hasil pembangunan, penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, penguatan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya, meningkatkan kualitas dan layanan dasar Insfratruktur, pemantapan data dukung sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup, serta yang terakhir peningkatan kondusifitas keamanan, ketertiban dan kualitas layanan publik,” jelasnya.

Perlu diketahui Musrenbang kali ini sudah diawali sebelumnya baik dari Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan, semuanya kita himbau agar saat pengusulan diutamakan dengan skala preoritas,” tandas Ikfina.

Dikesempatan yang sama, Bupati Ikfina juga melaunching Call center 112 layanan nomor tunggal yang diberi nama ” Surya Mojo Siaga” nomor Call center ini bisa digunakan oleh masyarakat kabupaten Mojokerto Ketika ada kejadian yang sifatnya darurat. Untuk diketahui layanan tunggal ini langsung dihandel oleh dinas Kominfo dan dilanjutkan kepada instansi terkait,” tutup Ikfina.(wo/adv)