Khofifah dan Tommy Soeharto
Oleh: Siswahyu
JAKARTA (sekilasmedia.com) Sebagaimana kita ketahui, Calon Presiden-Calon Wakil Presiden yang ingin maju dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia April 2019 maka harus didukung minimal dengan 20 persen diantara 560 kursi DPR RI hasil Pemilihan Umum 2014. Dengan kata lain harus didukung minimal oleh 112 kursi. Contoh jika PDIP 109 kursi ‘koalisi’ dengan Hanura 16 kursi maka cukup untuk usung Capres-Cawapres sendiri misal Puan Maharani-Moeldoko.
*GOLKAR DKK MISAL BISA USUNG JOKOWI-TOMMY SOEHARTO?*
Contoh lainnya misal jika Golkar 96 kursi koalisi dengan PPP 39 kursi saja maka jadi 135 sudah cukup untuk mengusung Capres-Cawapres sendiri apalagi jika ditambahi Nasdem 35 kursi maka kian lebih dari cukup untuk mengusung Capres-Cawapres misal Joko Widodo-Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
Jika Gerindra 73 kursi bersama PKS 40 kursi dengan total 113 kursi juga cukup untuk usung Capres-Cawapres sendiri misal Prabowo Subianto-Anis Baswedan. Begitu pula Demokrat 61 kursi dan PAN 49 serta PKB 47 yang totalnya dapat 157 kursi bisa usung Capres-Cawapres sendiri misal Gatot Nurmantyo-Muhaimin Iskandar. Dengan permisalan itu bisa ada empat pasang Capres-Cawapres sehingga akan mereduksi tingkat ‘permusuhan’ dimana justru masyarakat kecil mayoritas yang malah menginginkan Pilpres damai namun ketika sudah terpilih diharapkan benar-benar peduli rakyat.
*GOLKAR-NASDEM-PPP-PDIP-HANURA MASIH BISA BERUBAH?*
Meskipun konon dengan berbagai pernyataan di media massa ada kecenderungan Golkar bersama Nasdem dan PPP serta Hanura dan PDIP mengarah mendukung Jokowi lagi untuk Pilpres 2019, siapakah yang benar-benar bisa memastikan? Apalagi baru berupa pernyataan-pernyataan dan belum ada rekomendasi.
Bagaimana jika hasil Pilkada, terutama Pilgub Jatim dan Pilgub Jabar serta Jateng ditambah Sumut-Sumsel dan Sulsel, ternyata signifikan untuk partai-partai tertentu? Sehingga ada yang merasa lebih punya modal dan dorongan untuk membuat jalan tersendiri misalnya? Hal tersebut masih sangat mungkin terjadi terhadap semua parpol termasuk Golkar-Nasdem-PPP-PDIP-Hanura.
*SEKADAR MENGINGATKAN BAGAIMANA DULU JOKOWI-AHOK?*
Tentu kita ingat bagaimana Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 hingga mereka terpilih memimpin Jakarta periode 2012-2017?
Sekadar catatan pasangan Jokowi-Ahok bisa terpilih memimpin DKI Jakarta 2012-2017 sebagaimana kita sama-sama tahu, entah diakui atau tidak, terdapat peran sentral Prabowo Subianto yang sedang bersemangat ikhtiar membuat tatanan ‘tersendiri’ dan all out untuk memenangkannya pasca kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2009 ketika Capres-Cawapres Megawati-Prabowo. Tak heran Prabowo dkk ngotot hingga Jokowi-Ahok terpilih namun setelah itu Jokowi dan Ahok diambil oleh siapa? Kemana? Bahkan Jokowi dimajukan sebagai Capres dalam Pilpres 2014, berhadapan dengan Prabowo.
*ATURAN PILPRES DAN POLA POLITIK YANG TIDAK TENTU PAKEM*
Itulah salah satu gambaran pola politik di Indonesia yang sering kali tidak tentu pakem dan gampang berubah arah angin, juga sekaligus memberikan gambaran bagaimana aturan Pilpres 2019 yang mengharuskan punya 20 persen kursi untuk bisa mengusung Capres-Cawapres.
Aturan yang dilahirkan meskipun serasa tidak adil bagi partai non-parlemen seperti Partai Bulan Bintang dan PKPI.
*TAK ADIL BAGI PARTAI BERKARYA, PERINDO DLL?*
Merasa mendapat ketidakadilan seperti PBB dan PKPI itu boleh juga dirasakan oleh empat partai baru yang jadi peserta Pemilu 2019 termasuk Partai Berkarya-nya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, juga Partai Perindo-nya Hary Tanoe maupun PSI dan Partai Garuda. Lebih tidak adil lagi ketika KPU misalnya jadi mengeluarkan klausul yang ‘diatur’ bahwa partai baru tidak boleh ikut kampanye Capres-Cawapres. Nah lho.
Sehingga bisa jadi membatasi gerak empat partai baru tersebut. Apakah bisa dikonotasikan ada ketakutan jika diantara partai-partai baru itu ada yang lebih bisa bergerak dan lebih bisa ‘menjual’? Dikuatirkan menggerus suara partai ‘lama’ yang sudah merasa besar? Bagaimana jika lantas ada yang mengusung Capres dan/atau Cawapres yang diambilkan dari tokoh parpol-parpol baru tersebut? Apa Si Parpol Baru tetap tak boleh ikut kampanye?
*MESKI ADA YANG RASA TAK ADIL, PARPOL HARUS TERUS GERAK*
Di tengah situasi-kondisi itu, yang serasa ada sisi tidak adil, namun bagi kalangan parpol tetaplah harus terus bergerak agar waktu tidak habis hanya untuk sekadar memperkarakan aturan-aturan sejenis itu.
Partai Berkarya yang lolos bisa ikut Pemilu 2019, dengan besutan Tommy Soeharto menjadikannya salah satu parpol yang kini paling banyak dibicarakan sehubungan sosok Tommy Soeharto. Apalagi sejak 11 Maret 2018, posisi Ketua Umum langsung dikendalikan oleh Tommy Soeharto, setelah sebelumnya dijabat oleh Neneng. Hal tersebut menunjukkan lebih seriusnya Partai Berkarya.
*TOMMY TAK AMBISI CAPRES, TAPI BAGAIMANA JIKA CAWAPRES?*
Dengan Tommy Soeharto ‘mengambil-alih’ Ketum Partai Berkarya, gerakannya kian banyak menarik perhatian publik, apalagi dihubungkan soal Capres-Cawapres 2019. Meskipun dalam beberapa kesempatan sebelum itu Tommy Soeharto sering bilang bahwa tidak ada ambisi untuk maju Capres 2019.
Hal semacam itu juga diungkapkan Tommy dalam acara memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017 di Ponpes Al Islah Bondowoso pimpinan KH.Ma’shum yang merupakan salah satu tokoh Islam paling sepuh di Jatim dan bahkan dalam pentas nasional. Tommy hanya merasa sebagai pengusaha dan tidak ada ambisi Capres. Nah lho? Namun jika ditawari jadi Cawapres apakah akan menolak? Ataukah jadi menteri dulu? Menata orang-orangnya untuk jadi menteri seperti Badruddin Andi Picunang yang kini Sekjen Partai Berkarya, dan Sonny Pudjisasono yang produser film ENAK ZAMANKU THO PIYE KABARE…misal? Belum ada yang tahu. Lantas, apakah justru ikut menata Capres-Cawapres lain? Kepada siapa?
Yang jelas dalam pergerakan Tommy dalam beberapa titik memiliki kesamaan dengan Joko Widodo. Jika menuju Pilgub Jatim Juni 2018 ini, Tommy Soeharto jelas jauh-jauh hari memiliki kemiripan dengan Jokowi untuk cenderung pada Khofifah Indar Parawansa. Apa juga di Pilgub lainnya? Ada apa? Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926. (Siswahyu penulis buku biografi Asmuni-Srimulat, pernah dapat beasiswa Community Development di Asian Social Institute/ASI di Manila-Filipina ).
