JAKARTA, Sekilasmedia.com – Dalam berbagai kesempatan berbagai pihak menyebut pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo dinilai pro asing dan neoliberalisme sehingga soal Pemilihan Umum termasuk Pilpres diindikasi pro asing dan menempuh segala cara untuk menang. Mengenai pemerintah yang pro asing dan neoliberalisme itu dalam berbagai kesempatan juga disampaikan oleh Rachmawati Soekarnoputri putri Proklamator Bung Karno yang juga saudara kandung Megawati Soekarnoputri. Bahkan putri Bung Karno kelahiran 27 September 1950 itu menyebut pemerintah saat ini tidak seperti Bung Karno saat memperhatikan rakyat yang miskin.
*SOAL PEMERINTAH YANG PRO ASING JUGA DIUNGKAPKAN RIZAL RAMLI MANTAN MENKO KELAUTAN ERA PRESIDEN JOKOWI*
Soal pemerintah yang pro asing dan neoliberal dalam beberapa kesempatan juga disampaikan oleh Doktor Rizal Ramli mantan Menteri Koordinator Kelautan era Presiden Jokowi, sehingga juga terindikasi menggunakan segala cara untuk menang Pemilu. Hal yang kurang lebih sama diungkapkan lagi kemarin (Rabu 1 Mei 2019) oleh Rizal Ramli saat menghadiri perayaan Hari Buruh/May Day 1 Mei yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal – Kahar S.Cahyono dkk.
Bahkan dalam kesempatan May Day 1 Mei itu Rizal Ramli juga menyebut bahwa kesejahteraan buruh (buruh dalam pengertian luas adalah tenaga kerja, red.) yang akan bisa dicapai jika demokrasi adil dan tidak curang. Rizal Ramli pun menyebut, jangan sampai kedaulatan rakyat itu dicolong (oleh penguasa, red.), jangan sampai demokrasi dikhianati. “Pemerintahan yang curang san pemerintahan yang tidak demokratis itu pasti tak akan bermanfaat untuk buruh,” tandas Rizal Ramli, yang juga menyebut soal wasitnya Pemilu yang tidak adil sehingga sistem IT KPU rawan terjadi kecurangan. Rizal Ramli pun minta agar sistem KPU diadakan audit forensik sehingga bisa diketahuo siapa yang melakukan instruksi, dan siapa yang mengatur hasilnya (Pemilu, red.).
*R.TRI HARSONO SEBUT KPU IBARAT PESAWAT YANG BOCOR MAKA HARUS DIHENTIKAN DENGAN MENDARAT DARURAT*
Pada kesempatan terpisah R.Tri Harsono Forum Peduli Indonesia – Sejahtera (FPI-S) sepakat dengan yang disampaikan Rizal Ramli bahwa sistem KPU harus diaudit. Bahkan menurutnya, audit harus dilakukan secara menyeluruh karena indikasi kecurangan yang kuat dengan berbagai cara. Menurut R.Tri Harsono, KPU itu bocor.
Padahal KPU itu harusnya ibarat pesawat yang tidak boleh bocor sedikitpun ‘bodynya’. Jika bocor maka pesawat akan oleng, bahkan jatuh terjerembab. “KPU ini bocor, dengan indikasi kecurangan yang sangat kuat, termasuk sering terjadinya kekeliruan input data. Apalagi kekeliruan input itu cukup banyak, sehingga ibarat pesawat maka dengan bocor cukup banyak itu harus didaratkan darurat dan dihentikan. Jika tidak maka ibaratnya sangat berbahaya untuk seluruh elemen bangsa-negara yang ada di dalamnya,” tandas R.Tri Harsono. (Sis).
