Daerah

ESDM Jatim: Tanpa Ijin Dan Alas Hak Perusahaan Tambang Tidak Bisa Melakukan Penambangan

×

ESDM Jatim: Tanpa Ijin Dan Alas Hak Perusahaan Tambang Tidak Bisa Melakukan Penambangan

Sebarkan artikel ini

Gresik, Sekilasmedia.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur angkat bicara terkait penambangan batuan atau galian C yang dikelola perusahaan tambang di sejumlah wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Di wilayah tersebut, ada banyak perusahaan tambang, seperti diantaranya CV. Berkat Abadi Gemilang dan lainnya.

Menurut keterangan Staf Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, M. Anzla C Ista’la, perusahaan harus mengantongi izin serta alas hak dari pemilik lahan, yang dalam hal ini adalah pemerintah.

BACA JUGA :  PAD Kota Kediri Wajib Meningkat dari Sektor Pemanfaatan atau Sewa Lahan Aset Pemkot Eks TKD disetiap Kelurahan, Tanah di Kelurahan Ngampel siap Dilelang Usai di Validasi dan Verifikasi

Hal itu, tegas dia, sesuai Pasal 135-138 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, operasi produksi tambang di tanah negara harus mendapatkan izin dan alas hak dari instansi terkait.

” Meski sudah mengantongi IUP OP, tanpa izin dan alas hak dari pemilik lahan, pengusaha tambang tidak bisa melakukan aktivitas penambangan. Jika lahan tersebut adalah tanah negara, maka harus mendapat izin dari Kementerian atau instansi terkait pengelola tanah negara,” terang M. Anzla C Ista’la kepada awak media pada Senin (22/07/2024).

BACA JUGA :  Bandara Juanda Perketat Prokes Pasca Peniadaan Mudik. 

Anzla menambahkan bahwa tanpa izin dan alas hak dari pemilik lahan, perusahaan tidak bisa menambang di Desa Ketanen, Pantenan, dan Banyu Tengah, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

“ Proses perizinan yang sama berlaku untuk penambangan di tanah kas desa dan tanah milik pribadi. Tanpa izin dari desa atau pemilik tanah, kegiatan penambangan tidak bisa dilanjutkan,” tegasnya.

Pemilik lahan berhak menghentikan operasi penambangan selama belum ada kesepakatan bersama, imbuh Anzla. (rud)