Gresik,Sekilasmedia.com – Ketua DPRD Gresik M.Syahrul Munir temui puluhan pendemo dari Aliansi Gresik Bersatu yang menuntut keadilan warga dan pekerja Gresik di smelter PT. Freeport Indonesia dan JIIPE, di depan Kantor dewan setempat, Kamis (24/10/2024).
Aksi demo ini menuntut 5 poin tuntutan, yaitu:
1. Mendesak Pemerintah dan Freeport wajib mengutamakan rekrutmen bagi tenaga kerja lokal Gresik sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan upaya menekan angka pengangguran.
2. Kami menuntut transparansi dalam investigas kebakaran smelter dan publikasi hasil investigasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dan lembaga independen.
3. Managemen Freeport harus memperketat standar keamanan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan. Keselamatan pekerja dan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan perusahaan.
4. Freeport harus membuka jalur komunikasi dengan masyarakat lokal , memberikan informasi berkala dan mendengarkan aspurasi warga untuk menghindari konflik sosial di masa depan.
5. Kami menolak kehadiran tenaga kerja asing yang menggeser posisi warga lokal. Smelter ini dibangun di tanah Indonesia dan harus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat lokal, bukan sumber keuntungan eksklusif bagi pihak asing.
Mendengar itu, Ketua DPRD Gresik yang turun menemui Aliansi Gresik Bersatu menegaskan bahwa tuntutan masyarakat terkait rekrutmen tenaga kerja lokal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sama saja memberikan dorongan spirit kami untuk masuk ke Freeport dan KEK menanyakan serapan tenaga kerja lokal, apa sesuai perda yang kita buat.
” Kita membuat perda tersebut sesuai dengan masukan masyarakat, dan prosesnya berjalan secara bertahap. Sementara tuntutan masyarakat Gresik untuk memanggil PT. Freeport dan pihak terkait, kami siap memanggilnya dan akan menjadwalkan kemudian,” jelas dia.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir didampingi Ketua Komisi 4 Muchamad Zaifudin dan anggota komisi 4 Pondra dengan sepuluh perwakilan Aliansi Gresik melakukan audensi dan menetapkan 5 agenda atau rekomendasi.
Syahrul Munir memgungkapan akan mengundang JIIPE dan Freeport serta instansi terkait, dengan agenda sebagai berikut:
1. Klarifikasi kejadian pasca ledakan dalam rangka keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Gresik.
2. Klarifikasi seterang-terangnya terkait dengan proses serapan tenaga kerja lokal, baik di JIIPE maupun di Freeport.
3. Kalrifikasi terkait banyaknya tenaga kerja asing yang terlihat beraktivitas di kawasan ekonomi khusus di JIIPE.
4. Klarifikasi pola kemitraan dalam rangka membangun sinergis antara KEK dengan industri kecil dan menengah di sekitar KEK, dan Kabupaten Gresik secara umum.
5. Kita inginTransparansi soal CSR, kita memastikan CSR untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik terutama sektor kesejahteraan tenaga kerja.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Gresik langsung menentukan jadwal audensi dengan pihak terkait yang jatuh pada Senin (28/10/2024) siang.
Seusai demo, Korlap Aksi Aliansi Gresik Bersatu Haris S Fakih atau akrab disapa Bogel kepada Sekilasmedia.com mengatakan bahwa harapan kita smelter PT. Freeport tidak anti rakyat, terbuka ketika di ajak komunikasi oleh rakyat, khususnya pemerintah Kabupaten Gresik. Kita tahu bahwasannya DPRD Gresik juga mengeluhkan hal yang sama ( kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal tersebut).
Dengan keberadaan smelter ini, lanjutnya diharapkan bisa merespon kondisi rakyat dan mereka tak termajinalkan, meski Freeport sendiri adalah perusahaan multinasional, imbuhnya.
Yang tergabung dalam Aliansi Gresik Bersatu meliputi Forum Kota, Gerakan Penolak Lupa, Persaudaraan Parkir Gresik, (Paspagres), PMII Gresik, perwakilan Banyutami Manyar dan perwakilan Wotan Panceng . (rud)
