Malang,sekilasmedia.com- Hasil temuan investigasi di lapangan Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSdek) terkait banyaknya sekolah yang dipimpin Plt Kepala Sekolah mengundang keresahan wali murid.
Maklum para wali murid khawatir akan ada masalah dengan keabsahan ijasah anaknya jika nanti lulus sekolah dan hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
Mengingat dalam ijasah sekolah nantinya akan di tandatangani Plt kepala sekolah. Padahal umumnya ijasah ditanda tangani oleh kepala sekolah definitif.
“Ya kami dengar soal itu (banyak sekolah dipimpin Plt Kepala sekolah), itu yang kami khawatirkan. Soal status keabsahan ijasah jika ditandatangani Plt. Kan umumnya ijasah ditandatangani pejabat Kepala sekolah definitif,” ujar salah satu wali murid SMPN 4 Kepanjen yang minta namanya tidak dipublish.
Terkait hal itu, dia berharap dinas pendidikan Kabupaten Malang segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Ya semoga saja segera ada pejabat definitifnya. Termasuk di SMPN 4 Kepanjen ini,” tuturnya.
Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Kabupaten Malang Sudha juga mengaku sudah mendengar permasalahan ini.
Pihaknya meminta media jni bersabar karena sudah ada rencana memanggil Dinas Pendidikan terkait persoalan tersebut.
“Rencananya sudah mau ada rapat kerja dengan Dinas Pendidikan soal itu. Sabar ya. Tapi lebih jelasnya kontak pak ketua komisi IV ya,” ucap politisi dari NasDem ini.
Seperti diberitakan, Dunia pendidikan Kabupaten Malang kembali menuai sorotan dari Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) pada akhir tahun ajaran 2024.
Sorotan Pusdek tertuju pada ratusan sekolah yang tidak dijabat oleh kepala sekolah definitif. Data yang dihimpun Pusdek, ada lebih dari 300 sekolah di Kabupaten Malang yang kepala sekolahnya dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).
Bahkan sebelumnya Direktur Eksekutif Pusdek, Asep Suriaman, S. Psi, mengatakan, akan banyak murid SD dan SMP di Kabupaten Malang yang ijazahnya akan di tandatangani oleh Plt kepala sekolah.
“Dari data yang kami punya, di Kabupaten Malang ada kurang lebih 300 SD dan SMP yang belum memiliki kepala sekolah definitif, padahal sebentar lagi mau kelulusan dan memasuki tahun ajaran baru. Saya gak abis pikir bagaimana sikap wali murid jika tau yang tandatangan pada ijazah anak-anak mereka levelnya Plt kepala sekolah,” kata Asep. (BAS)
