Surabaya,Sekilasmedia.com-Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik sekaligus anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Jawa Timur Satib, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menggodok revisi kode etik dan tata beracara DPRD. Hal ini dinilai penting karena menurutnya produk tata tertib dan kode etik yang digunakan saat ini masih mengacu pada aturan tahun 2015.
Satib menilai perkembangan zaman dan teknologi menuntut adanya penyesuaian aturan agar tetap relevan. Dengan begitu, banyak pasal yang sudah waktunya direvisi, karena kita harus menyesuaikan dengan tuntutan kondisi saat ini.
Menurutnya, BK telah menginisiasi langkah ini dengan mengusulkan revisi kepada pimpinan DPRD Jawa Timur. Bahkan, rombongan DPRD Jatim juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Hal ini bertujuan agar dalam proses penyusunan nantinya tidak banyak lagi hal teknis yang harus diperbaiki.
“Kami juga banyak menerima masukan, sehingga aturan yang disusun nantinya bisa menjadi rambu-rambu yang jelas bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan mengekspresikan pendapat sesuai kapasitas masing-masing,” jelasnya.
Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini menegaskan bahwa revisi kode etik ini akan mengacu pada tata tertib DPRD Jatim sebelumnya serta Undang-undang Nomor 12 tahun 2018. “Sekarang masih dalam tahap penggodokan. Harapannya nanti aturan baru ini bisa lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika yang ada,” tegasnya. (adv)
