Daerah

Anggota DPR RI Nasdem Nurhadi Nilai Pemkab Blitar Abaikan Kesehatan Warganya

×

Anggota DPR RI Nasdem Nurhadi Nilai Pemkab Blitar Abaikan Kesehatan Warganya

Sebarkan artikel ini
Anggota DPR RI Nurhadi (foto:novi)

Blitar,Sekilasmedia.com-Anggota DPR RI Komisi IX dari Partai Nasdem Nurhadi, yang memang di kenal dekat dengan rakyat kecilhari ini Jumat ( 21/11/2025 ) didatangi warga tidak mampu yang keluarganya mendapati buruknya pelayanan kesehatan.

Warga tersebut bernama Endang Susianis, seorang warga tidak mampu asal desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang menderita sakit dan sangat membutuhkan segera pertolongan.

Namun apalah daya tangannya tidak mampu menjangkau, ingin berobat tetapi tidak memiliki biaya, mau mendaftar PBI BPJS Kesehatan, tetapi prosesnya sangat lama, sepertinya tidak memungkinkan mengingat kondisi kritis yang dialaminya.

Susianis melalui keluarganya mencoba mendaftar PBID yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah, ternyata Pemkab Blitar tidak memiliki anggaran sehingga gagal terdaftar karena kuota habis.

Susianis tak patah semangat untuk berobat, berikhtiar agar sembuh dari sakitnya, memaksakan kehendak di luar batas kemampuannya untuk mendaftar BPJS secara mandiri, tetapi ternyata daftar mandiri pun tidak bisa langsung aktif status kepesertaannya. Susianis harus menunggu 14 hari untuk bisa aktif menjadi peserta BPJS.

Miris, tetapi itulah faktanya, Susianis hanyalah satu dari ribuan orang di kabupaten Blitar yang menjadi korban dari abainya, dari alpanya pemerintah daerah terhadap kesehatan warganya.

Terpisah, Nurhadi menilai Pemkab Blitar harusnya berada di tengah-tengah masyarakat, menolong warga yang tidak mampu berobat karena terbatas biaya.

“Saya kira pemkab harus mengupayakan supaya bisa tercapai UHC, supaya ketika masyarakat miskin sakit tidak perlu menunggu 14 hari untuk bisa ditangani”, ujarnya.

Nurhadi juga membandingkan daerah lain disekilingnya yang sudah berhasil tercapai UHC.

“Ini kan soal niat, soal kemauan untuk menolong warganya, buktinya di Kota Blitar bisa, di Kota dan Kabupaten Kediri juga bisa tercapai UHC, kalo soal anggaran tidak cukup, ya itu masalah political will, bisa direfocusing anggaran yang tidak urgent, kesehatan itu nomor satu, utama, ini masalah nyawa manusia. Kalau orang sehat, orang bisa bekerja, bisa memiliki penghasilan” tegasnya.