Denpasar Bali ,Sekilasmedia. Com-
Sejumlah masyarakat di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, diresahkan dengan keberadaan kapal penyedot pasir, yang tambat di pesisir pantai Bali Selatan.
Dari informasi yang diperoleh, ada beberapa kapal penyedot pasir telah melakukan oprasi di Pantai Pandawa dan Kapal keruk khusus di Pelabuhan Benoa.
Namun sangat disayangkan, keberlangsungan pengoprasiannya hingga saat ini, masih belum pernah ada sosialisasi apapun kepada masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, I Ketut Tama Tenaya angkat bicara, keberadaan kapal-kapal penyedot pasir tersebut dikhawatirkan menimbulkan eksploitasi secara masif dan akan menambah parah abrasi pantai mulai dari Tanjung Benoa, Nusa Dua, Kutuh, Ungasan, hingga Pecatu.
” Jelas membahayakan, karena oprasi Kapal itu berjalan nyedotnya. Makanya air laut saat ini mulai keruh, pantas saja kalau rakyat menjerit, ” tegas Tanaya, Minggu (19/8).
Tama meminta agar pemerintah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali segera turun tangan untuk melakukan pengecekan. Karena aktivitas masyarakat khususnya nelayan yang bermata pencaharian di laut sangat terganggu dengan keberadaan dan penyedotan pasir tersebut.
Jika pengoprasian terus dilakukan bukan hanya daratan yang potensial tergerus. Keamanan daerah pesisir yang penghidupannya hanya tergantung di pantai dan laut pun terancam mandek. Semestinya pemerintah memperhatikan keamanan daerah pesisir.
” Ini lucu, sampai detik ini tidak pernah ada sosialisasi apapun tentang kegiatan penyedotan pasir dasar laut, utamanya untuk proyek Pelabuhan Benoa dan Bandara Ngurah Rai itu, ” imbuh kesalnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, I Made Gunaja mengaku belum menerima laporan adanya keluhan dari masyarakat khususnya nelayan terkait aktivitas penyedotan pasir. Mengingat, kewenangan pembinaan nelayan ada di kabupaten/kota.
” Sampai saat ini saya tidak tahu keluhan itu, apa langsung diteruskan ke Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten, ” ujarnya.
Sejauh ini, Gunaja menyebut hanya menerima laporan dan informasi terkait kerusakan akibat angin kencang, dan tembusan permohonan bantuan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan mengenai kerusakan alam. Terkait hal lain, pihaknya tidak mengetahui secara pasti tentang aktivitas penyedotan pasir.
” Kalau memang seperti itu, mungkin ada kaitannya dengan perijinan. Saya tidak mengerti kegiatan itu, karena kemarin saya baru dengar dari rapat, katanya ijinnya dari Kementerian Perhubungan, ” jelasnya.
Gunaja melanjutkan, pihaknya memang pernah diminta gubernur untuk membuat pertimbangan teknis ijin lokasi pengembangan apron di Bandara Ngurah Rai, bukan dengan pelabuhan Benoa yang miliki otoritas tersendiri.
” Ijin lokasi yang saya minta itu, untuk membuat kajian teknis pengembangan apron bandara. Kalau ijin yang lain, saya tidak tahu, ” pungkasnya. (soni)
