Daerah

BPK RI Perwakilan Sumut Terima LKPD Tahun 2025 yang Diserahkan Bupati Asahan

×

BPK RI Perwakilan Sumut Terima LKPD Tahun 2025 yang Diserahkan Bupati Asahan

Sebarkan artikel ini
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos, M. Si, serahkan LUPA Tahun 2025 kepada BPK RI(foto : Kominfo//SekilasMediacom)

Asahan,Sekilasmedia.com-
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos,M.S.i menyerahkan laporan LKPD tahun 2025 kepada perwakilan Badan pemeriksa keuangan (BPK) pada senin (30/03/2026) di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang di hadiri Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
,Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos, M.Si, Bupati Nias Selatan,Bupati Madina, Bupati Toba ,Walikota Tebing Tinggi, Walikota Binjai ,Wakil Bupati Deli Serdang,Wakil Bupati Nias Utara,Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan dan OPD

BACA JUGA :  Pj Ketua PKK Palembang Dewi Ratu Dewa Dorong Peran Perempuan Wujudkan Generasi Indonesia 

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi,
Menyampaikan LKPD Tahun 2025 ini bukan semata-mata untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan sebagai upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tepat sasaran.
Kami hari ini menyerahkan LKPD Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan bertanggung jawab

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, SE MSi Ak CA CFrA CPA (Aust) CSFA ACPA GRCP GRCA ERMAP
Apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah menyampaikan LKPD Tahun 2025 tepat waktu.
Menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.BPK telah melaksanakan pemeriksaan interim terhadap seluruh daerah di Sumatera Utara, sebagai bagian dari proses evaluasi awal terhadap laporan keuangan yang disampaikan.

BACA JUGA :  Pemkab Lamongan Laksanakan Kampanye Asi Eksklusif

Capaian opini WTP yang telah diraih pemerintah daerah diharapkan dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.