Daerah

Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025

×

Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
Saat paripurna DPR Kabupaten Blitar. foto : dadang

 

Blitar, Sekilasmedia.com-DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025, di Graha Paripurna, Jumat (24/04/2026).

 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari dan Wakil Ketua III Susi Narulita Kumala Dewi. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Haris Susianto.

 

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Supriadi menjelaskan bahwa sebelumnya Bupati Blitar telah menyampaikan surat Nomor B/050.03.08.01.05/127/409.3.2/2026 tertanggal 27 Maret 2026 terkait penyampaian LKPJ Tahun 2025. Dokumen tersebut kemudian dipaparkan dalam rapat paripurna pada 30 Maret 2026 dan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sehari setelahnya.

BACA JUGA :  Bupati ke Lokasi PenggrebekanTerduga Teroris di Perumahan Puri Maharani dan Urangagung

 

Juru Bicara Pansus, Anshori Baidlowi, dalam laporannya menyampaikan bahwa DPRD secara umum memberikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025.

 

Sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta membaiknya indikator lingkungan hidup dan risiko kebencanaan.

 

Meski demikian, DPRD menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satunya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang dinilai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

BACA JUGA :  Bersama Forkopimda Walikota Mojokerto Laksanakan Apel Siaga Penganggulangan Bencana

 

Selain itu, penurunan angka kemiskinan disebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas lapangan pekerjaan maupun kesejahteraan masyarakat secara merata.

 

Sebagai bagian dari rangkaian agenda, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD serta pendapat akhir Bupati Blitar sebagai tanggapan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025.

 

Melalui forum tersebut, DPRD berharap berbagai catatan strategis yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan pijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang. (Adv/ddg)