Daerah

Eksekutif Dan Legislatif Satu Visi Bupati Toha Tegaskan Akuntabilitas Layanan Publik Di Depan DPRD

×

Eksekutif Dan Legislatif Satu Visi Bupati Toha Tegaskan Akuntabilitas Layanan Publik Di Depan DPRD

Sebarkan artikel ini
Sinergi Dua Pilar Muba Bupati Toha Jadikan Masukan DPRD Sebagai Kompas Pembangunan ( Foto/humas kominfo musi Banyuasin sumsel)

Sekayu,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba kembali mempererat kolaborasi strategis melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan III. Dalam agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD yang digelar Selasa (30/6/2026), Bupati H M Toha Tohet menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan masukan legislatif sebagai landasan utama dalam penguatan pembangunan daerah.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Kyai Abdur Rohman Husen, Sekretaris Daerah H Syafaruddin, para asisten, anggota dewan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran penuh elemen pemerintahan ini mencerminkan keseriusan kedua lembaga dalam menyelaraskan visi pembangunan.

Dalam tanggapan resminya, Bupati Toha menyampaikan apresiasi tinggi terhadap seluruh kritik dan saran konstruktif dari berbagai fraksi di DPRD. Ia menilai masukan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bahan evaluasi krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan sasaran kebijakan publik.

BACA JUGA :  Hidup Sehat Tanpa Stigma, Cegah HIV-AIDS Sekarang: Kolaborasi Komunitas Bangkitkan Kepedulian di Purwakarta

“Pemkab Muba memandang serius setiap pandangan fraksi. Masukan-masukan ini menjadi penyempurna kebijakan kami agar semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Toha.

Menanggapi isu kemandirian ekonomi daerah, Bupati Toha memaparkan strategi konkret untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah-langkah tersebut meliputi optimalisasi potensi sumber daya lokal, efisiensi belanja daerah, percepatan realisasi program, peningkatan iklim investasi, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan juga menjadi fokus utama untuk menambah nilai ekonomi daerah.

Tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, Pemkab Muba juga berkomitmen melanjutkan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Prioritas utama mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pendidikan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), digitalisasi layanan pemerintahan, serta penataan aset daerah yang lebih tertib dan transparan.

BACA JUGA :  BNPT Gelar Pelatihan Mitigasi Aksi Teror di Bali

Sementara itu, Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, menekankan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menegaskan bahwa dewan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal.

“Rapat paripurna ini adalah bukti strategi kita untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Tujuannya jelas: memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Afitni.

Dengan adanya kesepakatan dan sinergi ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Musi Banyuasin ke depan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.