Mojokerto , Sekilasmedia.com– Polres Mojokerto bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memperkuat koordinasi dalam menangani aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui Jatim Tax. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan di Ruang Presisi Polres Mojokerto, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Mojokerto AKBP Dr. (C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, M.Si., Wakapolres Mojokerto Kompol Grandika Indra Waspada, S.I.K., M.I.K., jajaran pejabat utama Polres Mojokerto serta sejumlah pejabat Pemkab Mojokerto.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Mojokerto memaparkan perkembangan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan MBLB di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan pemantauan lapangan sekaligus memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan.
Kapolres Mojokerto menekankan bahwa penanganan pertambangan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum. Penataan legalitas, tata ruang, lingkungan, kondisi sosial masyarakat hingga keberlangsungan investasi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah di lapangan.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang masih dapat ditata akan diarahkan untuk memenuhi ketentuan dan melengkapi legalitas. Sementara kegiatan yang tidak dapat ditoleransi akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.
“Penanganan harus dilakukan secara terpadu. Kegiatan yang masih memungkinkan untuk ditata perlu diarahkan agar dapat memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas, sementara aktivitas yang tidak dapat ditoleransi harus dilakukan penertiban sesuai aturan,” ujar Kapolres.
Kapolres juga memberikan dukungan kepada Tim Terpadu dalam menentukan langkah penanganan aktivitas pertambangan. Pelaksanaan di lapangan nantinya melibatkan sinergi sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH), di antaranya Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Denpom dan Satpol PP.
Pemetaan wilayah menjadi salah satu hal yang dinilai penting, terutama terhadap aktivitas pertambangan yang berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun lokasi yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan pemetaan tersebut, penanganan dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kondisi masing-masing wilayah.
Selain persoalan pertambangan, koordinasi juga membahas optimalisasi Jatim Tax melalui pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box pada sejumlah objek pajak. Pemkab Mojokerto mendorong peningkatan pemasangan dan pengawasan alat tersebut guna memperkuat kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kapolres meminta pengawasan terhadap penerapan Jatim Tax dilakukan secara terukur, mulai dari pemetaan wajib pajak, pembagian tugas hingga evaluasi hasil di lapangan. Setiap langkah diharapkan memiliki target dan tindak lanjut yang jelas sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Polres, Pemkab, dan seluruh instansi terkait memiliki kepentingan yang sama, yaitu menciptakan tata kelola yang tertib serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat,” tambahnya.
Dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat, seluruh pihak sepakat agar proses pengawasan maupun penertiban dilakukan secara persuasif, humanis dan terukur. Kesiapan pengamanan juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi potensi penolakan maupun gangguan kamtibmas saat pelaksanaan di lapangan.
Melalui koordinasi tersebut, Polres Mojokerto dan Pemkab Mojokerto berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam menata aktivitas pertambangan MBLB, meningkatkan optimalisasi pajak daerah melalui Jatim Tax serta menjaga kondisi kamtibmas tetap kondusif.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya kegiatan usaha yang legal dan tertib, memperhatikan kelestarian lingkungan serta tata ruang, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
