Gresik,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong percepatan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Tidak hanya mengejar capaian pemeriksaan, Pemkab Gresik juga meminta hasil PKG dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program dan intervensi kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat memimpin evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026).
Evaluasi diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, perangkat daerah, serta instansi terkait.
Dalam evaluasi tersebut diketahui capaian PKG Kabupaten Gresik hingga Agustus 2026 mencapai 28,8 persen. Sementara target capaian hingga Desember 2026 ditetapkan sebesar 46 persen. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah, capaiannya telah mencapai sekitar 57 persen.
Wabup Alif mengatakan, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk melihat persentase capaian, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
“ Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar Alif.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah sistem pelaporan dan entri data. Ia meminta persoalan administrasi maupun sistem tidak menjadi penghambat pelaksanaan PKG.
“ Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.
Alif juga meminta Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, hingga anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Seluruh kebutuhan tersebut, kata dia, harus memiliki dasar data yang jelas agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan prioritas anggaran.
Selain sistem, Wabup menekankan pentingnya memperkuat sosialisasi dan pelayanan PKG kepada masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program tidak boleh hanya dibebankan kepada Puskesmas.
“ Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” jelasnya.
Ia juga meminta setiap Puskesmas memiliki data sasaran PKG secara rinci hingga tingkat desa. Data tersebut harus mampu menunjukkan jumlah sasaran, siapa yang telah menjalani pemeriksaan, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan.
“ Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkap Alif.
Menurutnya, data hasil pemeriksaan tersebut lebih penting daripada sekadar mengejar angka persentase capaian. Sebab, PKG harus mampu memetakan persoalan kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.
Wabup juga menyoroti pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah. Ia menyebut masih ditemukan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki persoalan kesehatan, seperti diabetes dan hipertensi, ketika menjalani pemeriksaan kesehatan untuk bekerja.
“ Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.
Karena itu, Alif menegaskan PKG harus dipandang sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, bukan sekadar program untuk memenuhi target pemeriksaan.
“ Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah menyampaikan seluruh Puskesmas telah melaksanakan PKG, baik melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung, seperti Posyandu dan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.
Namun, pihaknya mengakui masih diperlukan percepatan serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah, dan instansi terkait.
“ Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” kata Khusnah.
Ia menambahkan, kendala teknis dalam proses entri di antaranya sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Data yang telah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat sehingga capaian dalam sistem belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan di lapangan.
Selain kendala sistem, beban SDM juga menjadi perhatian. Tenaga kesehatan Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri data pada sejumlah aplikasi.
Pemkab Gresik berharap evaluasi tersebut dapat menjadi pijakan untuk mempercepat capaian PKG sekaligus memastikan hasil pemeriksaan benar-benar dimanfaatkan dalam penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
