Probolinggo,Sekilasmedia.com-Menjaga stabilitas daerah menjadi pekerjaan bersama yang melibatkan pemerintah, aparat dan masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo pun memperluas ruang komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan keamanan dan kedamaian tetap menjadi fondasi pembangunan.
Upaya itu dilakukan melalui Dialog Kebangsaan bertajuk “Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026” di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/8).
Sekitar 90 organisasi kemasyarakatan hadir dalam forum tersebut. Selain ormas, kegiatan juga melibatkan unsur Forkopimda, tokoh agama, organisasi kepemudaan, mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat.
Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Sonhaji memandu jalannya dialog. Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin turut hadir bersama Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan, perwakilan Dandim 0820 dan Pengadilan Negeri Probolinggo.
Tidak sekadar bertukar gagasan, kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan deklarasi komitmen untuk bersama-sama mewujudkan Kota Probolinggo yang aman dan damai sepanjang 2026.
Wali Kota Aminuddin mengatakan, pemerintah ingin memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam pembangunan. Pendekatan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari manajemen inklusi yang sedang diterapkan pemerintah daerah.
“Berdaulatnya suatu daerah sampai ke tingkat yang terkecil. Ini membutuhkan milestone dan dimulai dari kebijakan. Kita menerapkan manajemen inklusi, semua pihak kita libatkan untuk memberikan kontribusi positif,” kata Aminuddin.
Ia menyebut semangat tersebut semakin relevan setelah masyarakat memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan, menurutnya, tidak berhenti pada perayaan, tetapi harus diwujudkan melalui kemampuan daerah membangun kehidupan masyarakat yang mandiri dan berdaya.
Salah satu indikator yang disampaikan Aminuddin adalah perkembangan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tercatat mencapai 6,81 persen.
Pada saat yang sama, angka kemiskinan disebut mengalami penurunan. Kondisi Gini Ratio yang dinilai baik juga menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan terus bergerak ke arah positif.
Stabilitas tersebut kemudian menjadi modal bagi pemerintah untuk membuka peluang investasi. Aminuddin menyebut potensi investasi hingga beberapa triliun rupiah berpeluang masuk ke Kota Probolinggo.
Investasi itu diperkirakan dapat menyerap sekitar 4.500 tenaga kerja. Bagi pemerintah, peluang tersebut harus dijaga dengan memastikan iklim daerah tetap aman dan kondusif.
“Karena kondusif, potensinya beberapa triliun akan masuk ke Kota Probolinggo dan menyerap 4.500 karyawan,” ujarnya.
Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mulai memperkuat ekosistem digital. Rencana penambahan 30 Super Koridor menjadi salah satu program yang disiapkan untuk memperluas akses internet publik.
Jika terealisasi, jaringan WiFi publik ditargetkan dapat menjangkau seluruh kelurahan. Pemkot juga berharap langkah itu mampu mengurangi wilayah yang selama ini masih mengalami blank spot.
Pembangunan fasilitas penerangan turut masuk dalam agenda pemerintah. Sebanyak 200 PJU direncanakan ditambahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat.
Targetnya, pada 2028 tidak lagi ditemukan kawasan gelap di Kota Probolinggo. Penguatan keamanan juga dilakukan melalui pemanfaatan CCTV.
Sekitar 300 kamera akan diarahkan untuk terintegrasi dengan pusat pemantauan di Gedung Meteor. Sistem tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah dalam memonitor kondisi wilayah secara lebih cepat dan terkoordinasi.
“Komitmen kami, saya dan Bu Wakil, menjadikan Kota Probolinggo ini terdigitalisasi. Ini semua menuju Kota Probolinggo benar-benar menjadi kota, membentuk kedaulatan dan membangun Kota Probolinggo,” tegas Aminuddin.
Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri menilai forum tersebut memiliki arti penting karena mempertemukan berbagai kelompok yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.
Ia menyebut tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda dan mahasiswa dapat menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan.
Rico mengajak seluruh pihak mempertahankan kondisi Kota Probolinggo yang relatif kondusif. Menurutnya, keamanan dapat dijaga apabila seluruh unsur memiliki komitmen yang sama.
“Kita akan tetap menjaga kondisi itu dan ingin mewujudkan Kota Probolinggo ini naik kelas. Saya yakin kalau kita semuanya berkomitmen dan berkolaborasi,” ucapnya.
Selain persoalan keamanan konvensional, Rico mengingatkan adanya tantangan baru dari perkembangan ruang digital. Masyarakat diminta lebih kritis terhadap informasi yang diterima.
Informasi yang belum teruji kebenarannya dinilai dapat memengaruhi situasi sosial. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum ikut menyebarkannya.
Ia juga mengajak masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Perbedaan latar belakang tidak seharusnya mengurangi semangat persatuan dan toleransi.
Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan menambahkan bahwa keamanan memiliki dampak langsung terhadap iklim pembangunan.
Menurutnya, investor membutuhkan kepastian dan rasa aman. Begitu pula kegiatan ekonomi serta pendidikan akan lebih mudah berkembang apabila masyarakat hidup dalam kondisi yang stabil.
“Keamanan berhubungan dengan investasi, ekonomi dan pendidikan yang baik. Pemerintah dapat menjalankan program secara optimal,” jelas Lilik.
Dalam konteks penegakan hukum, ia menegaskan pentingnya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Penegakan hukum yang berjalan secara adil diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik.
Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo Kapten Infanteri Masdelan juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah.
Ia mengatakan masyarakat Kota Probolinggo memiliki latar belakang yang beragam, tetapi tetap dapat hidup dalam semangat persatuan.
“Di sini bermacam-macam tapi tetap bersatu. Kami Kodim 0820 mendukung segala kebijakan dari Bapak Wali Kota,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Pengadilan Negeri Probolinggo, Putra, mengajak seluruh unsur masyarakat tidak mudah memperbesar persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing.
Ia menilai musyawarah dan mufakat perlu dikedepankan agar perbedaan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik yang lebih luas.
Masukan dari masyarakat juga muncul melalui Koordinator Driver Probolinggo Raya (DPR) Junaidi.
Ia mengapresiasi forum yang diselenggarakan Bakesbangpol karena memberikan ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan sekaligus mengetahui kebijakan pemerintah.
Junaidi juga menilai pengembangan Super Koridor akan memberikan manfaat praktis bagi pengemudi ojek online.
“Dengan adanya Super Koridor kami bisa hemat paket data. Apalagi kalau sudah terealisasi semuanya di beberapa titik,” tuturnya.
Bagi Pemerintah Kota Probolinggo, berbagai pandangan yang muncul dalam dialog tersebut menjadi bagian dari proses membangun kesamaan persepsi.
Keamanan, pelayanan publik, konektivitas digital, investasi dan kesejahteraan masyarakat dinilai saling berkaitan. Kondisi daerah yang aman akan memberikan ruang lebih besar bagi pembangunan untuk berkembang.
Karena itu, deklarasi yang telah ditandatangani diharapkan menjadi komitmen yang terus dijalankan setelah forum berakhir. Pemerintah, aparat dan masyarakat didorong untuk menjaga komunikasi serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang.
Dengan kebersamaan yang semakin kuat, Kota Probolinggo diharapkan mampu mempertahankan kondusivitas sekaligus memanfaatkan momentum tersebut untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
