Palembang,Sekilasmedia.com-Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, resmi melantik enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Upacara pelantikan digelar di Rumah Dinas Wali Kota pada Jumat sore, (18/09 2026).
Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi penataan struktur birokrasi untuk memperkuat kinerja pelayanan publik di kota tersebut. Adapun keenam pejabat yang dilantik adalah:
1. Alex Fernandus sebagai Sekretaris Dewan (Setwan).
2. Edison sebagai Kepala Dinas Sosial.
3. Edwin Effendi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
4. Herly Kurniawan sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan, Pendapatan, Hukum, dan HAM.
5. Raimon Lauri sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).
6. Rediyan Deddy Umrien sebagai Kepala Dinas Perikanan.
Dalam amanatnya, Wali Kota Ratu Dewa memberikan sorotan khusus terhadap sektor perikanan. Ia menginstruksikan Kepala Dinas Perikanan yang baru, Rediyan Deddy Umrien, untuk memprioritaskan kesejahteraan nelayan dan kelompok pembudidaya ikan melalui kebijakan yang berbasis data, bukan intervensi politik atau tekanan pihak tertentu.
“Pastikan distribusi sarana produksi perikanan didasarkan pada kebutuhan riil dan validitas sertifikasi. Jangan biarkan proses ini didikte oleh tekanan atau kepentingan oknum tertentu,” tegas Ratu Dewa.
Selain menekankan integritas dalam distribusi bantuan, Wali Kota juga merumuskan tiga pilar utama bagi Dinas Perikanan ke depan, yakni peningkatan volume produksi, perbaikan kualitas hasil tangkapan/budi daya, serta penguatan strategi pemasaran. Pendampingan teknis, termasuk akses terhadap teknologi modern dan manajemen kelompok, juga diminta untuk diperkuat.
“Dorong peningkatan produksi dan kualitas, serta perluas jaringan pemasaran. Perkuat pendampingan kepada kelompok-kelompok nelayan, pastikan mereka memiliki akses pengelolaan yang baik dan adopsi teknologi yang tepat,” tambah Ratu Dewa.
Menutup sambutannya, Ratu Dewa mengingatkan seluruh pejabat baru agar meninggalkan budaya kerja yang bersifat seremonial. Ia menuntut setiap program kerja yang dijalankan harus menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, serta menjamin perlindungan hukum dan ekonomi bagi mereka.
“Bangun program yang berdampak nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial. Saya mengharapkan setiap kebijakan yang diambil mampu meningkatkan produksi dan pendapatan, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat pesisir dan pengusaha perikanan,” pungkas Wali Kota.
