Mojokerto,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan menyosialisasikan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang Kabupaten Mojokerto. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto, Selasa (22/9/2026) pagi.
Sosialisasi ini melibatkan berbagai unsur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), DPR RI, perangkat daerah, BPBD, relawan, hingga sejumlah pihak lainnya.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengatakan, kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak selalu bisa diprediksi secara tepat.
“Kita semua memahami bahwa bencana bisa datang kapan saja, dan tidak selalu dapat kita prediksi dengan tepat. Karena itu, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri sedini mungkin,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Menurutnya, Kabupaten Mojokerto memiliki sejumlah potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, hingga kebakaran. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibarengi dengan penyiapan peralatan, sumber daya, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
“Berbagai ikhtiar harus kita lakukan, ikhtiar zahir, batin, kita lakukan. Ikhtiar zahir seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita mempersiapkan diri sekaligus menyosialisasikan bagaimana menghadapi bencana,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang selama ini turut membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan kebencanaan maupun sosial di tengah masyarakat.
“Sekali lagi kepada para relawan, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang mana dalam berbagai persoalan kebencanaan dan di luar kebencanaan, selalu membersamai kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo menjelaskan bahwa rencana kontinjensi tidak sekadar mengatur langkah yang dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Lebih dari itu, rencana tersebut disusun untuk memastikan berbagai kebutuhan dan pembagian tugas telah dipersiapkan sejak sebelumnya.
“Tidak cuma kita membahas bagaimana nanti melakukan apa pada saat bencana, tapi menyusun rencana kontinjensinya kira-kira apa yang pada saat akan terjadi bencana apa saja yang disiapkan. Mulai dari sumber daya, sumber dana, sumber logistik, termasuk koordinasinya: siapa melakukan apa,” terangnya.
Pangarso menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, lembaga usaha, akademisi, media, hingga relawan juga memiliki peran dalam menghadapi dan menangani bencana.
“Bencana bukan saja urusan pemerintah, namun menjadi urusan bersama antara masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media,” tegasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkab Mojokerto berharap koordinasi antarpihak serta kesiapan menghadapi potensi bencana semakin kuat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana.
