Surabaya, Sekilasmedia.com-DPRD Jawa Timur mendorong agar rencana pemerintah pusat mengalihkan penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipertimbangkan ulang. Dewan mengingatkan adanya risiko terhadap keuangan daerah jika rencana itu benar-benar diterapkan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Mahdi, mengaku belum bisa berkomentar banyak karena wacana ini belum ada penjelasan rinci. Namun, ia memberikan gambaran terkait dampak bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama ini menyalurkan gaji PNS.
“Selama ini yang bisa menghidupkan terkait dengan BPD termasuk Bank Jatim, di antaranya dari payroll PNS ini,” kata Mahdi, Kamis (15/10/2026).
Rencana tersebut memang menjadi perhatian bagi BPD, utamanya terkait layanan pengelolaan gaji atau payroll ASN yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan.
Selama ini, dana gaji ASN yang masuk ke rekening bank turut menopang dana murah atau current account and saving account (CASA). Dana ini relatif stabil dan penting untuk mendukung likuiditas serta kegiatan penyaluran kredit bank.
Jika skema pembayaran melalui koperasi desa benar-benar diterapkan, dampaknya terhadap bisnis BPD akan bergantung pada mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Mahdi mengingatkan, rencana ini berpotensi disorot daerah lain karena dampaknya tidak hanya di Jatim.
“Jika ada pengalihan, akan berpengaruh kepada kinerja dari Bank BPD, termasuk Bank Jatim. Bukan hanya terjadi di sini saja, seluruh Bank BPD akan berpotensi mengalami kemerosotan,” jelas Mahdi.
Potensi kemerosotan kinerja BPD dikhawatirkan dewan karena dampaknya akan merembet ke berbagai hal. Mulai dari potensi pengurangan karyawan lantaran kekurangan biaya operasional, hingga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mengingat BPD selama ini juga menjadi pendulang PAD dan turut memutar perekonomian di daerah.
“Sehingga perlu dikaji ulang, karena pengalihan itu akan berpengaruh pada daerah juga,” tandas politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan pemerintah tengah mematangkan skema penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa Merah Putih mulai tahun ini. Ia menyebut pengajuan anggaran untuk mekanisme tersebut sudah diproses ke Kementerian Keuangan.
“Mulai sekarang kok. Mulai diajukan ke Kementerian Keuangan sudah akan siap dibayarkan,” kata Ferry usai rapat koordinasi lintas kementerian di Kantor Kemenko Bidang Pangan.
Saat ditanya apakah baru akan berjalan 2027 atau tahun ini, Ferry menegaskan implementasi tidak menunggu tahun depan. “Sekarang (tahun) ini,” ujarnya.
Terkait alur distribusi dan kesiapan teknis, Ferry menjelaskan alokasi anggaran telah disiapkan. Pemerintah juga telah menempatkan manajer di unit koperasi untuk memastikan tata kelola dan operasional berjalan optimal.
“Sudah ditempatin manajernya,” kata Ferry. (adv).
