Kediri,Sekilasmedia.com-Persoalan perubahan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kediri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta data kemiskinan di Kabupaten Kediri dibenahi. Harapannya supaya penyaluran program bantuan sosial (bansos) benar-benar bisa diterima masyarakat yang berhak.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah mulai dari sosialisasi bagi masyarakat dalam melakukan pembenahan desil hingga menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Tercatat hingga 28 Oktober 2026 sudah ada 54.605 orang telah melakukan aktivasi IKD. Kegiatan yang masih berjalan ini menjadi bagian dalam upaya membangun sistem perlindungan sosial (Perlinsos) secara digital.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.
Kegiatan percepatan aktivasi IKD ini diiringi dengan penyiapan agen Perlinsos. Setidaknya sudah ada lebih dari 5000 orang telah terdaftar sebagai agen Perlinsos.
Keterlibatan agen Perlinsos ini membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bansos.
Menurut Mas Dhito konsep pendataan bansos harus bergerak dari bawah (bottom up). Hanya saja, pihaknya mengingatkan prosesnya harus benar-benar sesuai dengan kondisi riil, bukan atas dasar like and dislike atau suka dan tidak suka.
Untuk itu, dalam hal ini Mas Dhito melihat perlu juga adanya peran serta Ketua Rukun Tetangga (RT) yang mengetahui kondisi ekonomi warganya.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
